Pasal 18

(1) Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi melakukan koordinasi melalui rapat kerja gubernur. (2) Rapat kerja gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka sinergitas penyusunan program/kegiatan yang akan dilimpahkan dan/atau ditugaspembantuankan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Dalam melaksanakan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. substansi yang akan dibahas; b. peserta; dan c. waktu.