Pasal 13

(1) Pokja dan SKPD yang secara operasional membantu pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah, menerapkan prinsip: a. koordinasi; b. integrasi; dan c. sinkronisasi (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pokja serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok.