Pasal 3

Syarat-syarat pembentukan Pokja adalah sebagai berikut : a. adanya kebutuhan untuk menyusun peranti lunak/naskah baru, mengubah atau menyempurnakan peranti lunak/naskah yang berasal dari eselon atas; b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan keterlibatan unsur Unit Organisasi di lingkungan Dephan dan TNI, baik pada saat penyusunan maupun pada saat pelaksanaan peranti lunak/naskah yang akan diterbitkan; c. pembentukan Pokja tersebut sesuai dengan kebijaksanaan atau mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang atau pejabat di atasnya; d. pembentukan dan pembiayaan Pokja harus berdasarkan Rencana Kerja Dephan/TNI/Unit Organisasi/Kotama, dan sebelumnya telah tercantum/ termuat dalam dokumen DIPA, Amanat Anggaran Menhan, Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI, Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi dan Program Kerja Kotama;

e. pembentukan Pokja harus dilaksanakan dengan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang sesuai tingkat Pokja yang akan dilaksanakan; f. tersedianya anggaran/dana untuk mendukung penyelenggaraan Pokja, sesuai alokasi yang tercantum/termuat didalam DIPA; g. apabila dukungan anggaran/dana tidak atau belum tercantum/termuat didalam DIPA, maka sebelum pembentukan Pokja terlebih dahulu harus diajukan dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan h. besarnya indeks biaya untuk tiap-tiap komponen Pokja setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.