Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pasal 2
(1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, meliputi:
a. tantangan dan kebijakan pembangunan tahun 2011; b. pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD; c. teknis penyusunan APBD; d. hal-hal khusus; e. sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah dalam APBD Tahun 2011; dan f. daftar program kementerian dan lembaga berdasarkan prioritas nasional tahun 2011. (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2010 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
proses penyusunan APBD sudah dimulai sejak bulan Juni 2010 sedangkan penetapan alokasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2011 direncanakan sekitar bulan Oktober 2010, maka pencantuman alokasi dana perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2010 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2009. 2) Terhadap perencanaan alokasi dana bagi hasil, pemerintah daerah dapat memperkirakan besaran alokasi dana bagi hasil lebih rendah dari Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2010, untuk mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga minyak dan gas atau hasil pertambangan lainnya di tahun 2011 dan memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran 2009.
Selanjutnya apabila alokasi dana bagi hasil tersebut tidak sesuai dari yang diperkirakan, dapat dilakukan penyesuaian dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. 3) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan ke kabupaten/kota dan provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur, supaya diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal). c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
