Pasal 13

(1) Perlindungan terbatas berdasarkan wilayah sebaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik INDONESIA (WPP-N RI), kawasan konservasi, dan/atau titik koordinat tertentu. (2) Perlindungan terbatas berdasarkan wilayah sebaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan: a. daerah pemijahan (spawning ground), daerah peneluran (nesting ground), daerah pengasuhan (nursery ground), daerah mencari makan (feeding ground), dan/atau jalur ruaya; b. daerah penangkapan (fishing ground); dan/atau c. penyebaran sumber daya ikan.