Pasal 47

(1) Sekretaris Kementerian menyampaikan rancangan Peraturan Menteri yang telah selesai dimintakan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Menteri untuk ditetapkan. (2) Permohonan penetapan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan surat keterangan selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Selain melampirkan surat keterangan selesai harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal rancangan Peraturan Menteri memenuhi kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), juga harus melampirkan surat persetujuan PRESIDEN.