Pasal 14

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur sebagai berikut: a. Dephan merumuskan:

1. kebijakan pokok pembinaan pengadaan materiil; dan
2. kebijakan pokok pendayagunaan sumber daya nasional. b. Mabes TNI merumuskan:
3. kebijakan umum teknis pelaksanaan operasional pembinaan pengadaan materiil; dan
4. kebijakan teknis pembinaan pengadaan materiil TNI yang merupakan barang yang digunakan bersama (common used item), beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. c. Mabes Angkatan merumuskan:
5. kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan pengadaan materiil Angkatan; dan
6. kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan pengadaan materiil TNI yang dibinatunggalkan kepadanya beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.