Pasal 9

(1) Prosedur Operasional Standar Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan

untuk mengelola kegiatan administrasi kelembagaan.

(2) Prosedur Operasional Standar Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Prosedur Operasional Standar Perencanaan Sambungan Baru dan Perluasan Jaringan Distribusi;

• Prosedur Operasional Standar Pemetaan Jaringan;

• Perencanaan Bangunan Air dan Sipil Umum;

• Pengawasan Pekerjaan Non Fisik;

• Pengawasan Pekerjaan Fisik;

• Pengawasan Kualitas Air;

• Penerimaan Pengadaan Bahan Kimia;

• Pengelolaan Sarana dan Prasarana Laboratorium;

• Penelitian dan Pengembangan Teknik;

• Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Teknis dan Non Teknis;

• Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras, dan Jaringan Perangkat;

• Pembangunan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (TI);

7 / 10

www.hukumonline.com

• Pengelolaan Database;

• Pengelolaan Barang Gudang;

• Penghapusan Aset;

• Penilaian Aset;

• Asuransi Aset Beresiko;

• Pengamanan Bangunan Umum dan Gudang;

• Penerimaan Pegawai;

• Penilaian Kinerja Pegawai;

• Pemberian Reward Dan Punishment Terhadap Hasil Penilaian Kinerja;

• Kenaikan Pangkat;

• Pengelolaan Barang Bekas;

• Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

• Penggajian;

• Kenaikan Gaji Berkala (KGB);

aa. Survei Kepuasan Karyawan;

ab. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP);

ac. Pemasaran;

ad. Kerjasama Pemeliharaan dengan Pihak Ketiga;

ae. Penelitian dan Pengembangan Non Teknis; dan

af. Pengelolaan Data Baca Meter Air.

(3) Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.