Pasal 17

(1) Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD.

(2) Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

(3) Penyaluran Hibah yang bersumber dari PHLN dilaksanakan melalui tata cara:

• pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;

• Pembayaran Langsung;

• Rekening Khusus;

• Letter of Credit; dan/atau

• Pembiayaan Pendahuluan.

(4) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap

sesuai dengan capaian kinerja.

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang

dipersyaratkan dalam PHD atau PPH maka penyaluran dana Hibah tidak dapat dilakukan.

(6) Dalam hal penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melibatkan

kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian, penyaluran Hibah dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.