Pasal 17

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada aspek kebijakan adalah : a. Dephan, merumuskan :

1. kebijakan umum pembinaan pemeliharaan alutsista dalam mendukung pertahanan Negara beserta penyelenggaraan operasionalnya;

2. kebijakan umum pengelolaan sumber daya nasional di bidang pemeliharaan alutsista untuk kepentingan pertahanan Negara beserta penyelenggaraan operasionalnya;

3. kebijakan teknis pengadaan Alutsista dan sukucadang dengan melibatkan Ditmat Ditjen Kuathan Dephan sebagai Penyelenggara Fungsi Pengawasan Kegiatan;

4. kebijakan teknis pemberian perizinan terkait dengan pengadaan fasilitas pemeliharaan Alutsista yang telah menjadi aset Dephan dan TNI dengan mendapatkan rekomendasi dari Ditmat Ditjen Kuathan Dephan; dan

5. kebijakan teknis pembinaan pemeliharaan materiil khusus TNI beserta petunjuk pelaksanaannya. b. Mabes TNI, merumuskan :

6. kebijakan pokok tentang pemeliharaan Alutsista yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan

7. sistem pemeliharaan Alutsista yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Mabes Angkatan, merumuskan :

8. kebijakan teknis operasional pemeliharaan Alutsista yang menjadi pembinaan kekuatan U.O. Angkatan; dan

9. sistem pemeliharaan Alutsista yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan U.O Angkatan.