Pasal 25

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat

dibuka RKD, bupati/wali kota mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa khusus untuk Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan dengan peraturan bupati/wali kota.

www.hukumonline.com/pusatdata

(3) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Bagian Kesatu

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa