Pasal 66

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.

(2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

• pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
• pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
• pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
• pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi