Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMEN Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI...

Pasal 9

LKPP telah diaudit dan diberi opini wajar dengan pengecualian (qualified) oleh BPK. Penyebab utama opini tersebut adalah:
a. Terdapat permasalahan penagihan, pengakuan, dan pencatatan penerimaan perpajakan yaitu (1) Pengakuan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar Rp11.280.460.496.340 (sebelas triliun dua ratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang PPN; (2) penagihan PBB Migas sebesar Rp19.332.269.873.465 (sembilan belas triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) tidak menggunakan surat tagihan yang diatur dalam Undang-Undang PBB dan pengakuannya tidak menggunakan data dasar pengenaan pajak yang valid; (3) transaksi pembatalan penerimaan (reversal) senilai Rp3.387.102.760.714 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar seratus dua juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) tidak dapat ditelusuri ke data pengganti.
b. Pencatatan Uang Muka Bendahara Umum Negara (BUN) tidak memadai, yaitu (1) saldo Uang Muka dari rekening BUN yang disajikan pada Neraca sebesar Rp1.876.259.417.429 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) tidak didukung rincian; (2) nilai dana talangan dan penggantian tahun 2009 sampai dengan 2010 masing-masing sebesar Rp1.142.215.250.900 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan Rp1.427.815.398.035 (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah) tidak dapat diidentifikasi; dan (3) nilai pengajuan penggantian lebih kecil sebesar Rp2.916.868.151.559 (dua triliun sembilan ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus enam belas . . .

lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dibandingkan reimbursement-nya.
c. Terdapat permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak, yaitu (1) penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda sebesar Rp2.510.754.652.440 (dua triliun lima ratus sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan dokumen sumbernya yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP); dan (2) pengurangan piutang PBB berbeda sebesar Rp1.033.757.402.455 (satu triliun tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan penerimaannya.
d. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap, yaitu (1) nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebesar Rp12.946.515.832.469 (dua belas triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah); (2) Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp5.344.273.046.489 (lima triliun tiga ratus empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada 8 (delapan) Kementerian Negara/Lembaga belum dilakukan IP; (3) hasil IP pada 4 (empat) Kementerian Negara/Lembaga senilai Rp56.419.063.690.130 (lima puluh enam triliun empat ratus sembilan belas miliar enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) belum dibukukan; dan (4) Pemerintah sampai saat ini belum dapat mengukur manfaat untuk setiap Aset Tetap sehingga pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap. LKPP Tahun 2010 merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2010 yang telah diaudit dan diberikan opini oleh BPK. Terdapat 83 LKKL dan 1 (satu) LKBUN, dari jumlah LKKL tersebut,
53 LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, 28 LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, 2 (dua) LKKL mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)”, dan LKBUN mendapat opini WDP. Rincian opini LKKL dan LKBUN Tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Kementerian . . .

No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 Tahun 2009 WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat X

X

  1. Dewan Perwakilan Rakyat X

X

  1. Badan Pemeriksa Keuangan
    X

X

  1. Mahkamah Agung

X

X

  1. Kejaksaan Agung

X

X

  1. Sekretariat Negara X

X

  1. Kementerian Dalam Negeri X

X

  1. Kementerian Luar Negeri

X

X

  1. Kementerian Pertahanan

X

X

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia X

X

  1. Kementerian Keuangan

X

X

  1. Kementerian Pertanian

X

X

  1. Kementerian Perindustrian X

X

  1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral X

X

  1. Kementerian

X

X

  1. Kementerian . . .

No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 Tahun 2009 WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW Perhubungan 16. Kementerian Pendidikan Nasional

X

X

  1. Kementerian Kesehatan

X

X

  1. Kementerian Agama

X

X

  1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

X

X

  1. Kementerian Sosial

X

X

  1. Kementerian Kehutanan

X

X

  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan X

X

  1. Kementerian Pekerjaan Umum

X

X

  1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan X

X

  1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian X

X

  1. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat X

X

  1. Kementerian . . .

No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 Tahun 2009 WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW 27. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

X

X

  1. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara X

X

  1. Kementerian Negara Riset dan Teknologi X

X

  1. Kementerian Negara Lingkungan Hidup

X

X

  1. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah X

X

  1. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak X

X

  1. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi X

X

  1. Badan Intelijen Negara X

X

  1. Lembaga Sandi Negara X

X

  1. Dewan Ketahanan Nasional X

X

  1. Badan Pusat Statistik

X

X

  1. Kementerian . . .

No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 Tahun 2009 WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW 38. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional X

X

  1. Badan Pertanahan Nasional

X

X

  1. Perpustakaan Nasional X

X

  1. Kementerian Komunikasi dan Informatika

X

X

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia X

X

  1. Badan Pengawas Obat dan Makanan X

X

  1. Lembaga Ketahanan Nasional X

X

  1. Badan Koordinasi Penanaman Modal X

X

  1. Badan Narkotika Nasional X

X

  1. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

X

X

  1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

X

X

  1. Komisi . . .

No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 Tahun 2009 WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW 49. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia X

X

  1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika X

X

  1. Komisi Pemilihan Umum

X

X

  1. Mahkamah Konstitusi X

X

  1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan X

X

  1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia X

X

  1. Badan Tenaga Nuklir Nasional X

X

  1. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi X

X

  1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional X

X

  1. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

X

X

  1. Badan Standardisasi Nasional X

X

  1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir X

X

  1. Lembaga . . .

No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 Tahun 2009 WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW 61. Lembaga Administrasi Negara X

X

  1. Arsip Nasional Republik Indonesia X

X

  1. Badan Kepegawaian Negara X

X

  1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan X

X

  1. Kementerian Perdagangan X

X

  1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat X

X

  1. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

X

X

  1. Komisi Pemberantasan Korupsi X

X

  1. Dewan Perwakilan Daerah X

X

  1. Komisi Yudisial X

X

  1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

X

X

  1. Badan . . .

No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 Tahun 2009 WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW 72. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
X

X

  1. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo X

X

  1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah X

  2. Badan SAR Nasional

X

  1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha X

  2. Bagian Anggaran 999.01 – Pengelolaan Utang
    X

X

  1. Bagian Anggaran 999.02 – Hibah

X

X

  1. Bagian Anggaran 999.03 – Investasi Pemerintah
    X

X

  1. Bagian Anggaran 999.04 - Penerusan Pinjaman

X

X

  1. Bagian Anggaran 999.05 – Transfer ke Daerah X

X

  1. Bagian . . .

No Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 Tahun 2009 WTP WDP TMP TW WTP WDP TMP TW 82. Bagian Anggaran 999.06 – Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (Tahun 2010 menjadi dua Bagian Anggaran yaitu Bagian Anggaran 999.07 – Subsidi, dan
Bagian Anggaran 999.08 - Belanja Lain-Lain

X

. Bagian Anggaran 999.07 - Subsidi

X

. Bagian Anggaran 999.08 - Belanja Lain-Lain

X

. Bendahara Umum Negara (merupakan konsolidasian dari laporan keuangan Bagian Anggaran 999)

X

JUMLAH

Keterangan: TW = Tidak Wajar

← Pasal 8 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 10 →