Pasal 98

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya mendorong lembaga keuangan milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta untuk menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha. (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi usaha mikro dan kecil hortikultura untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau b. bimbingan teknis.