Pasal 19

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memantau, mengevaluasi, memprakirakan,
mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha hortikultura. (2) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. (3) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perencanaan hortikultura dan pengembangan usaha hortikultura.