Pasal 119

(1) Penyelenggaraan hortikultura dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. penyusunan perencanaan; b. pengembangan kawasan; c. penelitian; d. pembiayaan; e. pemberdayaan; f. pengawasan;
g. pembentukan asosiasi pelaku usaha; h. pengembangan sistem informasi; i. pengembangan kelembagaan; dan/atau j. pembentukan pedoman tata cara usaha hortikultura untuk kepentingan usahanya yang
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan. (3) Peran . . .