Pasal 114

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan hortikultura. (2) Lembaga pengembangan hortikultura dapat dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. (3) Lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba. (4) Lembaga pengembangan hortikultura terdiri atas unsur:
a. tokoh masyarakat; b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha hortikultura; c. pakar dan akademisi; dan d. konsumen produk dan jasa hortikultura.