Pasal 16

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Bergulir oleh BLU-BPJT dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Menteri atas persetujuan Menteri Keuangan; (2) Menteri dapat meminta Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan pengadaan tanah; (3) Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan rapat koordinasi pengadaan tanah setiap bulan khususnya menyangkut aspek kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pendanaan, permasalahan di lapangan dan langkah-langkah penyelesaiannya, dengan melibatkan unsur BPJT, BLU-BPJT, TPT, Badan Usaha dan instansi terkait lainnya.