Pasal 42
BAB 5 — KEWENANGAN
Bupati/walikota memiliki kewenangan:
a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di wilayah Kabupaten/Kota; b. menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ruang lingkup wilayah kerjanya 1 (satu) kabupaten/kota; c. kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, dan kerjasama antar kabupaten/kota di provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan Lembaga Rehabilitasi Sosial NAPZA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; f. pendayagunaan kemitraan dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah; f. melaksanakan pendataan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA; g. memberikan rekomendasi bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup pelayanan kabupaten/kota; h. penyediaan pelayanan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; dan m. memberikan izin teknis kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.