Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2012 tentang STANDAR LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
5. Zat Adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika

dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan. 6. Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zak adiktif lainnya seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. 7. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, selanjutnya disebut Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat guna menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. 9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. 10. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

(1) Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan penanganan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA oleh suatu lembaga. (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk baik oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.

Tujuan ditetapkannya standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yaitu : a. adanya standar untuk lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahggunaan NAPZA; b. memberikan perlindungan terhadap korban dari kesalahan praktik; c. memberikan arah dan pedoman kinerja bagi lembaga dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; dan d. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan pada lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi : a. standar lembaga; b. lingkup wilayah dan tipologi; c. syarat dan tatacara pendaftaran lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dan perizinan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza asing; d. kewenangan; e. pendanaan f. pelaporan; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. pemantauan dan evaluasi.

(1) Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA berlaku sebagai standar suatu lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (2) Standar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. status lembaga; b. visi dan misi lembaga;

c. program pelayanan; d. struktur organisasi; e. sumber daya manusia; f. sarana dan prasarana; dan g. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

(1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA. (2) Pembentukan Lembaga Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Status Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum. (2) Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA juga wajib mendaftar kepada Kementerian Sosial atau instansi sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Lembaga Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban NAPZA didasarkan pada visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga dalam menyelenggarakan rehabilitas sosial korban penyalahgunaan NAPZA. Bagian Kempat Program Pelayanan

(1) Program pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menggunakan metode pekerjaan sosial, keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

(2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman masalah; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah; e. resosialisasi/reintegrasi; f. terminasi;dan g. bimbingan lanjut.

Selain program pelayanan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA memberikan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai berikut : a. penyediaan asrama b. penyediaan sandang; c. penyediaan pangan; d. pelayanan kesehatan; e. bimbingan fisik mental spiritual; f. bimbingan sosial; dan g. keterampilan hidup serta vokasional.

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas : a. pimpinan lembaga; b. bidang administrasi; dan c. bidang teknis rehabilitasi sosial.

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi tenaga bidang : a. administrasi; b. teknis rehabilitasi sosial; dan c. penunjang.

Sumber Daya Manusia bidang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas pelaksana urusan: a. rumah tangga; b. personalia; c. surat menyurat; dan d. keuangan.

(1) Sumber daya manusia bidang teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas: a. pekerja sosial profesional; b. dokter ; c. psikiater; d. psikolog; e. konselor adiksi; f. paramedik; g. instruktur keterampilan; h. pembimbing rohani; dan i. tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial. (2) Sumber daya manusia bidang teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rasio kebutuhan dalam lembaga, sebagai berikut : a. pekerja sosial profesional 1 (satu) orang untuk 9 (Sembilan) klien; b. dokter 1 (satu) orang ; c. psikiater 1 (satu) orang ; d. psikolog 1 (satu) orang ; e. konselor adiksi 1 (satu) orang untuk 10 (sepuluh) klien ; f. paramedik 1 (satu) orang ; g. instruktur 1 (satu) orang untuk 1 (satu) jenis keterampilan; h. pembimbing rohani 1 (satu) orang untuk 1(satu) agama; dan i. tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial 2 (dua) orang.

Sumber daya manusia bidang penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas : a. pembina asrama; b. petugas dapur; c. petugas kebersihan; d. satpam/petugas keamanan; dan e. supir.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi: a. sarana dan prasarana fisik; dan b. instrumen teknis rehabilitasi sosial.

Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi : a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur; b. ruang pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa/asessmen, ruang konseling psikososial, ruang isolasi, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktek keterampilan, dan ruang kesenian; c. ruang pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus; d. peralatan lembaga rehabilitasi sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis; e. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan f. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Instrumen teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang variasi karakteristik variabel pada setiap tahapan metode pekerjaan sosial.

(1) Untuk lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh masyarakat, dana yang telah dimiliki lembaga merupakan dana untuk mengelola penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA. (2) Untuk lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk pemerintah dana yang ada merupakan dana milik pemerintah yang digunakan bagi lembaga untuk mengelola penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

(1) Dana wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (3) Manajemen pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA mempunyai lingkup wilayah kegiatan yang meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tingkat nasional lingkup wilayah kegiatannya meliputi lebih dari 1 (satu) provinsi. (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tingkat provinsi lingkup wilayah kegiatannya meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota. (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tingkat kabupaten/kota lingkup wilayah kegiatannya pada 1 (satu) kabupaten/kota.

(1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sesuai tipologi dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. (2) Tipologi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. LKS tipe C/Tumbuh; b. LKS tipe B/Berkembang;dan c. LKS tipe A/Mandiri. (3) Ketentuan mengenai kriteria tipologi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh:

a. masyarakat, harus berbadan hukum; b. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; atau c. Lembaga Asing yang menyelenggarakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. (2) Pembentukan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk pembentukan oleh Warga Negara Asing dengan berdasarkan pada ketentuan hukum INDONESIA

(1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi; b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota, untuk lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang melakukan pendaftaran.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

(1) Persyaratan pendaftaran bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, harus memiliki: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan d. keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk masyarakat harus memliki: a. program kerja di bidang pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan; c. sumber daya manusia; d. kelengkapan sarana dan prasarana; dan e. laporan keuangan tentang penerimaan, pengeluaran, penyaluran dana lembaga.

(1) Tata cara pendaftaran bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, sebagai berikut : a. mengajukan permohonan pendaftaran kepada bupati/walikota, gubernur, atau Menteri sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya. dengan melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); b. permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial setempat dan/atau Kementerian Sosial dengan mengadakan :

1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang diajukan; dan 2) peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. c. bupati/walikota, gubernur, atau Menteri dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan atau verifikasi atas permohonan dimaksud; d. penolakan atas permohonan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dilakukan dalam hal:

1. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
2. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. e. dalam hal permohonan diterima, maka Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan/atau 2) Gubernur c.q. intansi sosial provinsi setempat. (2) Proses pendaftaran Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan lingkup wilayah kerja dan/atau jangkauan pelayanan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/Kota wajib mendaftar kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA asing yang akan menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA di INDONESIA harus memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum di INDONESIA.

(1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan INDONESIA. (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang akan menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA di INDONESIA wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

(1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dalam hal akan melakukan kegiatan operasional wajib mengajukan permohonan izin operasional dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri. (2) Permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen : a. status Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing sebagai badan hukum; b. proposal kerjasama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan; c. keterangan mengenai mitra kerja lokal; d. rancangan perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan e. surat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

(1) Persetujuan atau penolakan Menteri terhadap permohonan izin operasional yang diajukan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (2) Dalam hal permohonan izin operasional diterima, Menteri menerbitkan izin operasional bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing untuk dapat melaksanakan kegiatannya di INDONESIA. (3) Dalam hal permohonan izin operasional Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing ditolak, Menteri menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis.

(1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang memperoleh persetujuan izin operasional dari Menteri wajib membuat perjanjian kerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (2) Pembuatan perjanjian kerjasama antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing setelah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di INDONESIA kepada Menteri dan gubernur atau bupati/walikota secara berkala.

Perpanjangan izin operasional Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan menteri/pimpinan instansi terkait.

Ketentuan mengenai izin operasional Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA Asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah mempunyai kewenangan: a. menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi; b. merumuskan kebijakan dan program dalam penerapan standar pada lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; c. melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA melalui UPT dengan lembaga-lembaga sesuai dengan standar lembaga; d. MENETAPKAN norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang diselenggarakan oleh lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; e. melakukan pendataan secara nasional terhadap Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA; f. menyediakan data based Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA secara nasional; g. peningkatan kelembagaan; h. pendayagunaan kemitraan dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah; i. memberikan rekomendasi bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup pelayanan nasional; j. menerbitkan izin operasional bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Gubernur memiliki kewenangan: a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA antar SKPD dan antar kabupaten/kota di wilayahnya; b. menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten; c. kerjasama dengan Provinsi lain, dan Kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta fasilitasi kerja sama antar Kabupaten dan Kota di wilayahnya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan; d. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; e. pendayagunaan kemitraan dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah; f. pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA kabupaten/kota; g. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; h. menghimpun hasil pendataan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dari kabupaten/kota; i. menyediakan data based Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup provinsi; j. memberikan rekomendasi bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup pelayanan provinsi; k. penyediaan pelayanan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;dan l. memberikan izin teknis kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Bupati/walikota memiliki kewenangan:

a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di wilayah Kabupaten/Kota; b. menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ruang lingkup wilayah kerjanya 1 (satu) kabupaten/kota; c. kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, dan kerjasama antar kabupaten/kota di provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan Lembaga Rehabilitasi Sosial NAPZA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; f. pendayagunaan kemitraan dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah; f. melaksanakan pendataan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA; g. memberikan rekomendasi bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup pelayanan kabupaten/kota; h. penyediaan pelayanan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; dan m. memberikan izin teknis kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

(1) Sumber pendanaan bagi lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA meliputi : a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; d. sumbangan masyarakat; dan/atau e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan penerapan standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.

(1) Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang diselenggarakan oleh lembaga rehabilitasi sosial NAPZA di daerahnya kepada gubernur. (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di daerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri. (3) Setiap Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun mengenai penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA kepada instansi sosial setempat. (4) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap tahun. (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di seluruh wilayah Republik INDONESIA.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di provinsi. (3) Walikota/Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA oleh lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di kabupaten/kota.

Pembinaan teknis di provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di bawah koordinasi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah- langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di daerah. (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

(1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dilakukan setiap akhir tahun. (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 193/MENKES KESOS/III/2000 tentang Standar Panti Sosial dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan penanganan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2012 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN