Pasal 41

Gubernur memiliki kewenangan: a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA antar SKPD dan antar kabupaten/kota di wilayahnya; b. menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten; c. kerjasama dengan Provinsi lain, dan Kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta fasilitasi kerja sama antar Kabupaten dan Kota di wilayahnya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan; d. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; e. pendayagunaan kemitraan dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah; f. pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA kabupaten/kota; g. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; h. menghimpun hasil pendataan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dari kabupaten/kota; i. menyediakan data based Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup provinsi; j. memberikan rekomendasi bagi Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA lingkup pelayanan provinsi; k. penyediaan pelayanan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;dan l. memberikan izin teknis kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.