Peraturan Menteri Nomor 01-permen-m-2009 Tahun 2009 tentang ACUAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
2. Peningkatan Kualitas Perumahan yang selanjutnya disingkat PKP adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perumahan dari yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat di perkotaan dan perdesaan;
3. Pemberdayaan masyarakat adalah fasilitasi kepada masyarakat untuk menentukan sendiri program kegiatan pembangunan perumahan yang akan

dilaksanakan bersama-sama pemangku kepentingan yang bertujuan membantu menggerakkan serta mendorong masyarakat dalam rangka pembangunan perumahan swadaya; 4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah keluarga/rumah tangga yang memiliki tingkat pendapatan tetap atau tidak tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR/KPRS Bersubsidi; 5. Stimulan PKP adalah bantuan atau kemudahan dari berbagai sumber daya kepada MBR untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan di Satuan Wilayah Kegiatan; 6. Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan) yang selanjutnya disingkat RTK adalah rencana pembangunan perumahan yang disusun untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan kualitas perumahan; 7. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga yang terdapat di tingkat Desa/Kelurahan yang telah berjalan dan melayani masyarakat setempat; 8. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM atau Lembaga Keuangan Non Bank yang selanjutnya disingkat LKNB adalah kelembagaan keuangan yang berstatus badan hukum, sebagai penanggung jawab pemberian stimulan PKP untuk perumahan swadaya bagi MBR antara lain koperasi dan koperasi syariah; 9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah Tim Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan yang berkedudukan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Konsultan Manajemen Pusat yang selanjutnya disingkat KMP adalah konsultan yang membantu Kementerian Negara Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan kegiatan PKP di tingkat pusat; 11. Konsultan Manajemen Wilayah yang selanjutnya disingkat KMW adalah konsultan yang membantu Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan PKP di tingkat Provinsi; 12. Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KMK adalah konsultan yang membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan PKP di tingkat Kabupaten/Kota; 13. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok yang terdiri dari MBR yang mengorganisasi diri;

14. Satuan Wilayah Kegiatan selanjutnya disingkat SWK adalah satuan lingkungan perumahan yang ditangani;
15. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan;
16. Perbaikan atau pemugaran rumah adalah kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial, dan memerlukan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap;
17. Pembangunan rumah baru adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang yang sudah disiapkan oleh masyarakat;
18. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;
19. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara optimal;
20. Pendamping masyarakat selanjutnya disebut Fasilitator adalah tenaga lokal yang menjadi penggerak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang diharapkan tetap berada dalam masyarakat setelah kegiatan berakhir sehingga dapat berkelanjutan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PKP bertujuan mewujudkan perumahan yang layak huni dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman dan serasi serta teratur.

Pelaksanaan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlandaskan pada prinsip: a. stimulan sebagai modal sosial;

b. MBR sebagai pelaku utama; c. transparan dan akuntabel; d. musyawarah dan mufakat; e. kepastian hukum dalam bermukim; f. otonomi daerah; g. kesetaraan dan keadilan; dan/atau h. keterpaduan program.

Lingkup penyelenggaraan PKP meliputi peningkatan kualitas perumahan dan prasarana lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat miskin pada lingkungan tersebut di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

(1) Indikator keberhasilan PKP dengan prinsip stimulan sebagai modal sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah : a. terjadi peningkatan kegiatan bidang perumahan swadaya; b. termanfaatkan dana untuk kepentingan seluruh MBR dalam SWK; c. termotivasi Pemerintah Daerah dalam PKP bagi MBR. (2) Indikator keberhasilan PKP dengan prinsip MBR sebagai pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah : a. tercapai pengambilan keputusan permasalahan perumahan oleh MBR; b. tersusun RTK penyelenggaraan PKP oleh masyarakat setempat melalui perencanaan partisipatif; c. terlaksana pengawasan pelaksanaan kegiatan PKP oleh masyarakat. (3) Indikator keberhasilan PKP dengan prinsip transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah : a. tersedia Pokmas yang kompeten, aspiratif dan akuntabel secara demokratis; b. terpenuhi kemudahan bagi MBR dalam mengakses Pokmas;

c. tersedia informasi pelaksanaan kegiatan penyaluran dana stimulan PKP sesuai sasaran yang disepakati; d. terlaksana pengawasan dan pengendalian oleh semua pihak. (4) Indikator keberhasilan PKP dengan prinsip musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah : a. tersedia mekanisme yang menjamin pelaksanaan musyawarah dan mufakat warga untuk kegiatan PKP; b. tersedia dan berfungsinya forum komunikasi perumahan di lokasi sasaran pada masa pemberian bantuan program; c. terbentuk dan berfungsinya kelompok fungsional masyarakat lain yang peduli perumahan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan di tingkat komunitas. (5) Indikator keberhasilan PKP dengan prinsip kepastian hukum dalam bermukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah : a. tersedia bukti penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah masyarakat; b. terbangun, dan/atau terperbaiki perumahan yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; (6) Indikator keberhasilan PKP dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah : a. terakomodasi RTK dalam APBD; b. tercipta jejaring dengan pelaku pembangunan lainnya; c. meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan status hukum kepemilikan rumah dan tanah; d. tersedia rumusan pola penanganan PKP pasca program di tingkat Kabupaten/Kota; e. tersedia dana perumahan dalam APBD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota pada tahun-tahun selanjutnya. (7) Indikator keberhasilan PKP dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah : a. terselenggara pengambilan keputusan atau perencanaan secara proporsional; b. terakomodasi semua pihak dalam proses pelaksanaan PKP; c. terakomodasi semua pihak dalam pemanfaatan hasil kegiatan PKP.

(8) Indikator keberhasilan PKP dengan prinsip keterpaduan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah : a. terpadu RTK dengan program APBD, dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat; b. terpadu pelaksanaan RTK dengan pembangunan di daerah.

Kelompok sasaran PKP adalah MBR yang berhak menerima stimulan kegiatan PKP.

Untuk mendukung penyelenggaraan PKP diperlukan kelembagaan pada tingkat: a. pusat; b. provinsi; c. kabupaten/kota; d. kecamatan, desa/kelurahan.

(1) Kelembagaan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari : a. Tim pengarah; dan b. Pokja Pusat. (2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terdiri dari unsur: a. Kementerian Negara Perumahan Rakyat; b. Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang terkait dalam mendukung kegiatan PKP. (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggung jawab : a. merumuskan kebijakan dan strategi PKP; b. memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran PKP;

c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengarahkan, mensinergikan dan mengembangkan sumber daya baik dari dalam maupun luar negeri dalam pelaksanaan PKP. (4) Pokja Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. Kedeputian Menpera Bidang Perumahan Swadaya; b. Pusat Pengembangan Perumahan; c. Satuan Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat; d. Kementerian/Departemen/LPND yang terkait dalam mendukung kegiatan PKP. (5) Pokja Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tanggung jawab: a. menyiapkan panduan tentang dasar-dasar perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan PKP; b. melakukan saran tindak (ST) dan tindak turun tangan (T3) bila terjadi pelanggaran/penyimpangan dalam penyelenggaraan PKP pada tingkat provinsi, Kabupaten/Kota; c. melakukan sosialisasi, koordinasi, verifikasi serta klarifikasi mengenai kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dan merekomendasi hasil verifikasi kepada Satuan Kerja maupun instansi terkait; d. melakukan pembinaan teknis, bantuan teknis dan fasilitasi PKP; e. menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PKP kepada Tim Pengarah; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai pada tingkat provinsi. (6) Satuan Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mempunyai tanggung jawab : a. melaksanakan kegiatan PKP; b. menjaga kelancaran administrasi, keuangan dan pelaporan; c. melakukan penyerahan kegiatan PKP. (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat dibantu oleh KMP, KMW, KMK, dan fasilitator.

(1) Kelembagaan di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari : a. Pemerintah Provinsi ; dan b. Pokja Provinsi. (2) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tanggung jawab : a. menyusun kriteria dan strategi penanganan PKP di tingkat provinsi; b. MENETAPKAN dan mengesahkan Pokja Provinsi; c. membantu Pemerintah dalam memverifikasi usulan kegiatan PKP dari tingkat Kabupaten/Kota; d. melakukan koordinasi kegiatan PKP yang dilaksanakan oleh Pokja Provinsi, Pokja Kabupaten/Kota, dan KMW; e. mengalokasikan dana APBD untuk kelengkapan dan pengembangan program. (3) Pokja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tanggung jawab : a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan kegiatan PKP di Kabupaten/Kota; b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PKP di tingkat Kabupaten/Kota; c. melakukan tindak turun tangan (T3) bila terjadi pelanggaran/ penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan PKP pada tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan atas laporan KMW; d. bersama dengan KMW melakukan koordinasi, pembinaan dan bantuan teknis lintas daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan PKP kepada Pokja Pusat; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi. (4) Susunan organisasi Pokja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; dan d. anggota.

(5) Unsur Pokja Provinsi mewakili bidang tugas dan fungsi : a. perencana penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi; b. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; c. bidang pekerjaan umum; d. bidang sosial; dan e. bidang perekonomian.

(1) Kelembagaan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari : a. Pemerintah Kabupaten/Kota; b. Pokja Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tangung jawab : a. menyusun strategi pelaksanaan penanganan PKP di tingkat kabupaten/kota; b. MENETAPKAN dan mengesahkan Pokja Kabupaten/Kota; c. MENETAPKAN lokasi kegiatan PKP dan mengalokasikan dana APBD untuk kelengkapan dan pengembangan program; d. MENETAPKAN Pokmas penerima dan penyalur kegiatan PKP berdasarkan rekomendasi dari Pokja Kabupaten/Kota; e. menyetujui dan mengesahkan RTK ke dalam rencana pembangunan daerah; f. MENETAPKAN komponen kegiatan PKP yang diajukan oleh Pokmas berdasarkan RTK; g. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan PKP bagi MBR yang dilakukan Pokja Kabupaten/Kota, KMW, KMK dan Pokmas. (3) Pokja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tanggung jawab: a. membantu Bupati/Walikota dalam mendorong keterpaduan antar pelaksana kegiatan di daerah yang mendukung program PKP dan melaksanakan operasional kegiatan PKP yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota;

b. mengusulkan lokasi dan melakukan verifikasi Pokmas untuk direkomendasikan oleh Bupati/Walikota dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Provinsi; c. memverifikasikan usulan Pokmas mengenai penetapan KSM penerima bantuan dan memberikan persetujuan atas proposal kegiatan Pokmas dan KSM, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pokja Pusat tembusan kepada Pokja Provinsi; d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PKP di wilayah Kabupaten/Kota setempat; e. menyampaikan laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pokja Pusat dan tembusan Pokja Provinsi; f. melakukan tindak turun tangan (T3) bila terjadi pelanggaran/ penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan PKP pada tingkat Pokmas kepada MBR. (4) Susunan organisasi Pokja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari : a. ketua; b. sekretaris, c. bendahara; dan d. anggota. (5) Unsur Pokja Kabupaten/Kota mewakili bidang tugas dan fungsi : a. perencana penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota; b. bidang pemberdayaan masyarakat; c. bidang pekerjaan umum; d. bidang sosial; e. bidang perekonomian; f. bidang pelayanan pertanahan; dan g. Kepala Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

(1) Kelembagaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari : a. Tim Kecamatan;

b. Tim Desa/Kelurahan. (2) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tanggung jawab: a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pokmas sebagai penerima dan penyalur bantuan khususnya perumahan; b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang menyangkut beberapa wilayah Desa/Kelurahan; c. membantu penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan status kependudukan dan pertanahan; d. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan; e. memantau pelaksanaan kegiatan. (3) Tim Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tanggung jawab: a. merekomendasikan Pokmas setempat yang telah mapan dan disetujui oleh seluruh kelompok masyarakat sasaran yang pelaksanaannya dibantu oleh KMK/KMW; b. melaksanakan pengawasan administratif kegiatan PKP; c. membantu dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lokasi. (4) Susunan organisasi tim Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Kepala Desa/Lurah; b. Fasilitator; c. Pokmas; dan d. KSM. (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah tenaga/penduduk setempat yang menjadi penggerak pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan/Desa yang diharapkan tetap berada di SWK setempat pada pasca kegiatan bantuan program. (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tanggung jawab: a. membantu KMK/KMW dalam melakukan sosialisi pelaksanaan kegiatan;

b. memfasilitasi dan membina masyarakat dalam menyusun RTK; c. mendata dan memverifikasi MBR serta memfasilitasi pembentukan KSM untuk diusulkan kepada Pokmas; d. membantu Pokmas dalam pengusulan kegiatan PKP; e. memfasilitasi KSM dalam penyusunan proposal pekerjaan fasilitasi pembangunan baru dan/atau perbaikan rumah dan peningkatan kualitas lingkungan; f. menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai RTK; g. membantu mencari solusi apabila terjadi permasalahan di lokasi sasaran; h. membuat laporan perkembangan dan permasalahan secara berkala kepada KMK/KMW. (7) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c setara dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) pada kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK), dan Proyek Sektor Perbaikan Perumahan dan Lingkungan (NUSSP). (8) Pokmas sebagai lembaga penyalur dana, dapat membentuk unit pengelola keuangan atau memanfaatkan LKNB setempat. (9) Pokmas mempunyai tanggung jawab: a. menyeleksi dan mengusulkan KSM calon penerima bantuan stimulan PKP kepada Pokja Kabupaten/Kota; b. mengusulkan proposal kegiatan KSM untuk memperoleh persetujuan Pokja Kabupaten/Kota; c. menyalurkan pemberian stimulan PKP kepada KSM penerima bantuan stimulan; d. memberikan laporan bulanan mengenai penyelenggaraan PKP kepada Pokja Kabupaten/Kota dan satuan kerja penanggung jawab kegiatan. e. menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada instansi yang berwenang guna menjamin transparansi penyaluran dana. f. menyediakan sumber informasi pelaksanaan kegiatan PKP yang dapat diakses oleh masyarakat. (10) KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah kelompok yang terdiri dari MBR yang berhak mendapatkan manfaat dari kegiatan fasilitasi dan stimulan PKP yang telah mengorganisir diri.

(11) KSM mempunyai tanggung jawab menyusun dan mengusulkan RTK.

Struktur kelembagaan penyelenggaraan PKP sebagaimana dalam Lampiran I.

(1) Komponen kegiatan pemberdayaan meliputi : a. pendampingan masyarakat; b. pemberian stimulan fasilitasi pembangunan baru dan/atau perbaikan rumah dan peningkatan kualitas lingkungan; dan c. bantuan teknis dan penyiapan manajemen kegiatan. (2) Komponen kegiatan pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. sosialisasi kepada pihak yang terkait di SWK dalam rangka penyadaran dan perubahan cara pandang masyarakat khususnya dalam bidang perumahan; b. fasilitasi pelaksanaan pertemuan pada SWK; c. penyiapan fasilitator; dan d. penyusunan RTK oleh masyarakat/KSM. (3) Komponen kegiatan pemberian stimulan fasilitasi pembangunan baru dan/atau perbaikan rumah dan peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. penyediaan dana; b. pengalokasian dana stimulan sesuai dengan ketersediaan sumber pembiayaan sesuai dengan kesepakatan masyarakat sasaran; c. pengaturan penggunaan dana stimulan. (4) Komponen kegiatan bantuan teknis dan penyiapan manajemen kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. penyediaan pedoman; b. fasilitasi koordinasi; c. fasilitasi pengawasan dan pengendalian; d. penyediaan KMP, KMW, KMK, dan Fasilitator.

(1) Kriteria kegiatan meliputi : a. kriteria penetapan Kabupaten/Kota; b. kriteria penetapan lokasi; c. kriteria penetapan pendamping masyarakat; d. kriteria penetapan Pokmas; dan e. kriteria penetapan calon penerima manfaat. (2) Kriteria penetapan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ialah : a. adanya Instruksi dari PRESIDEN, atau adanya MoU antara Menteri dengan Kepala Daerah, dan/atau sharing Kepala Daerah dalam mendukung dan menjalankan PKP; b. mempunyai potensi yang dapat mendukung keberhasilan dari kegiatan PKP, yaitu :

1. program bidang perumahan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah;
2. kegiatan PKP tercantum dalam APBD;
3. memiliki kelembagaan/unit kerja yang menangani urusan perumahan;
4. memiliki lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengalaman dan kompetensi dalam mengimplementasikan kegiatan PKP dan pemberdayaan masyarakat;
5. memiliki Pokmas dan KSM yang mempunyai kemauan untuk aktif dalam melaksanakan kegiatan PKP;
6. memiliki potensi dan peluang swasta untuk berperanserta dalam kegiatan PKP. (3) Kriteria penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ialah : a. peruntukan lokasi adalah untuk perumahan sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang Kabupaten/Kota; b. kepadatan bangunan paling rendah 50 unit per hektar di perkotaan dan/atau antara 30 – 50 unit untuk perdesaan yang mengalami penurunan kualitas;

c. kondisi bangunan paling rendah 40% tidak memenuhi persyaratan layak huni; d. PSU yang ada belum memenuhi persyaratan kelayakan. (4) Kriteria penetapan pendamping masyarakat atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ialah : a. berdomisili di SWK; b. memahami kondisi SWK yang didampingi; c. menguasai teknik-teknik komunikasi, pendekatan masyarakat dan pemecahan masalah sosial kemasyarakatan; d. memahami prinsip-prinsip teknik bangunan; e. memahami prinsip-prinsip manajemen keuangan. (5) Kriteria penetapan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ialah: a. Pokmas telah memiliki status badan hukum atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang membina Pokmas; b. sehat dan berkompetensi untuk melayani masyarakat oleh instansi yang berwenang; c. memiliki pengalaman bekerja untuk masyarakat di SWK dalam pemberdayaan masyarakat paling singkat 2 (dua) tahun; d. memiliki rekomendasi dari Bupati/Walikota; e. bersedia untuk diaudit oleh yang berwenang. (6) Kriteria penetapan calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ialah : a. MBR; b. berdomisili tetap di SWK; c. menguasai dan memiliki tanah yang telah berstatus hukum; d. belum memiliki rumah dan/atau menempati rumah dengan katagori tidak layak huni; e. sebagai anggota KSM; f. bersedia mengikuti ketentuan yang telah disepakati oleh KSM, Pokmas, Pokja; g. belum menerima bantuan perumahan dari program/sumber lain; dan

h. penerima bantuan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang setiap 1 (satu) keluarga; atau i. selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, diutamakan yang memiliki kriteria :

1. telah menerima bantuan pemberdayaan ekonomi dari program terkait lainnya;
2. terkena pembongkaran akibat pelaksanaan rencana tapak (site plan).

Tahapan kegiatan PKP meliputi : a. Tahap Persiapan; b. Tahap Pelaksanaan.

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi : a. sosialisasi; b. seleksi lokasi; c. penetapan lokasi; d. perencanaan. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap instansi sektoral terkait di tingkat pusat, terhadap aparat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kemasyarakatan, kalangan Perguruan Tinggi, aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta masyarakat di SWK, secara berjenjang. (3) Seleksi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ialah : a. menyeleksi/memfasilitasi usulan lokasi yang disampaikan oleh salah satu pihak masyarakat, atau Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta melalui mekanisme rapat koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota; b. Dalam hal lokasi tersebut merupakan perumahan illegal diperlukan penentuan alternatif penanganan yaitu dipindahkan atau disesuaikan peruntukannya, dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut. (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

(5) Surat Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada : a. Pokja Provinsi untuk diketahui; b. Menteri untuk disahkan. (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ialah : a. penyusunan RTK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; b. merumuskan tujuan, sasaran, kegiatan fisik dan non fisik, pelaku dan penanggung jawab kegiatan, perkiraan biaya dan sumber dana serta waktu pelaksanaan.

(1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi: a. pelaksanaan kegiatan non fisik; b. pelaksanaan kegiatan fisik; c. pelaksanaan kegiatan lain di tingkat masyarakat. (2) Pelaksanaan kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap yang terdiri dari : a. musyawarah/rembug warga; b. review proposal dan penyusunan rencana rinci pelaksanaan kegiatan; c. penyepakatan dan pengesahan RTK; d. pemberian legalitas. (3) Dalam hal pelaksanaan PKP memerlukan pengadaan tanah, perlu dibentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintah Kabupaten/Kota terkait, unsur Kantor Pertanahan, Camat, Kepala Desa/Lurah. (4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), dapat di biayai melalui dana APBD, dan/atau sumber lain yang memungkinkan dan tidak mengikat sebagai dana talangan. (5) Hasil pelaksanaan kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disepakati melalui mekanisme rapat koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota. (6) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ialah: a. fasilitasi pembangunan baru, dan/atau perbaikan rumah, dan/atau

peningkatan kualitas lingkungan, yang dilaksanakan oleh KSM sesuai dengan kearifan lokal, setelah menerima penyaluran dana stimulan PKP dari Pokmas; b. pembangunan PSU dilaksanakan berdasarkan RTK. (7) fasilitasi pembangunan baru, dan/atau perbaikan rumah, dan/atau peningkatan kualitas lingkungan, dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan bangunan, atau potensi sumberdaya alam setempat. (8) Dalam hal bahan bangunan, atau potensi sumber daya alam setempat tidak tersedia dalam masa fasilitasi, dapat memanfaatkan dari tempat lain. (9) Dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan dari perencanaan, perlu dibuatkan berita acara perubahan, dan dilaporkan ke semua pihak terkait di tingkat Desa/Kelurahan. (10) Pelaksanaan kegiatan lain di tingkat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan : a. kegiatan bersama yang berkaitan langsung dengan bidang perumahan; b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. menciptakan sinergi dengan kegiatan lain yang mendukung kegiatan PKP. (11) Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana stimulan dari sumber lain, dengan ketentuan : a. sesuai dengan RTK, dan disetujui oleh Pokja; b. pengunaannya untuk mendukung upaya fasilitasi pembangunan baru, dan/atau perbaikan rumah, dan/atau peningkatan kualitas lingkungan; c. transparansi dan diinformasikan kepada masyarakat luas secara rutin.

Skema tahapan kegiatan PKP sebagaimana dalam Lampiran II.

(1) Pembiayaan kegiatan PKP bersumber dari bantuan stimulan PKP yang berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat. (2) Jenis sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :

a. donor; b. swasta; c. masyarakat; d. lembaga lainnya. (3) Donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah individu atau lembaga penderma dari dalam atau luar negeri. (4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pihak-pihak dunia usaha non pemerintah yang bersedia menyumbangkan dananya. (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah orang individu yang memiliki dana dan bersedia menyumbangkan dananya. (6) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (7) Pengaturan perolehan dan pemanfaatan dana didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing sumber dana. (8) Pengelolaan kegiatan PKP dari dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. alokasi dana stimulasi PKP per lokasi ditentukan oleh ketersediaan sumber dana; b. penyaluran, penyerapan dan pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. (9) Mekanisme penyaluran dana yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ialah : a. Pokmas menyalurkan dana stimulasi PKP kepada KSM selaku penerima manfaat sesuai dengan daftar yang diusulkan; b. pengaturan penyaluran dana dilakukan oleh Pokmas sesuai dengan kesepakatan dan RTK yang mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia dana; c. penyaluran dana stimulasi PKP dilakukan secara bertahap meliputi :

1. tahap pertama 50% (lima puluh persen) setelah usulan Pokmas disetujui oleh Satker;
2. tahap kedua 50% (lima puluh persen) apabila pekerjaan tahap pertama telah mencapai 30% (tiga puluh persen); d. Dalam hal Pokmas belum memenuhi kriteria Pokmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), mekanisme penyaluran dana

mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya bagi MBR melalui LKM/LKNB. e. penyaluran dan penerimaan dana PKP sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dibuatkan tanda bukti penyaluran dan pemanfaatnnya. (10) Skema acuan penyaluran dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik sumber dana dan Pokmas dengan perjanjian kerjasama yang di dalamnya diatur hal-hal yang berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing pihak.

Mekanisme penyaluran dana stimulan PKP yang bersumber dari dana APBN sebagaimana dalam Lampiran III.

(1) Pemanfaatan dana bantuan adalah jenis kegiatan yang dapat di biayai untuk: a. kegiatan fasilitasi pembangunan rumah baru dan/atau perbaikan dan/atau perluasan rumah; b. kegiatan fasilitasi pembangunan dan/atau perbaikan PSU; c. kegiatan lain yang menunjang peningkatan pembangunan rumah layak huni dalam lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur. (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, yaitu : a. pengembangan unit produksi bahan bangunan lokal; b. pengadaan alat kerja dan/atau unit bangunan lainnya terkait PKP. (3) Penetapan besaran dana stimulasi PKP : a. mempertimbangkan kebutuhan fasilitasi pembangungan baru dan/atau perbaikan rumah dan/atau perluasan rumah dan/atau peningkatan PSU sebagaimana tercantum dalam RTK, ketersediaan dana dan jumlah KSM per SWK; b. jumlah paling rendah penerima manfaat per SWK : 30 KK untuk perdesaan, dan minimum 50 KK untuk perkotaan;

c. penetapan besaran dana sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, berdasarkan pada kesepakatan dalam koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota.

(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk menjaga komitmen dari pihak-pihak terkait. (2) Pengawasan dilakukan oleh : a. Pemerintah melalui Pokja Pusat; b. Pemerintah Provinsi melalui Pokja Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Pokja Kabupaten/Kota; d. Camat, Kepala Desa/Lurah; e. Swasta; f. lembaga lainnya; g. masyarakat. (3) Pengawasan sebagaimana oleh masing-masing pengawas dimaksud pada ayat (2) ialah : a. Pemerintah melalui Pokja Pusat mengawasi pemanfaatan dana stimulan sebagai modal sosial di masyarakat sasaran agar mencapai sasaran program; b. Pemerintah Provinsi melalui Pokja Provinsi mengawasi pengawasan dana stimulan sebagai modal sosial di masyarakat sasaran di tingkat wilayah; c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Pokja Kabupaten/Kota bertanggung jawab mengawasi ketepatan penerima manfaat stimulasi dan kualitas teknis bangunan; d. Camat, Kepala Desa/Lurah mengawasi administrasi penerima manfaat dana stimulan; e. Swasta bertanggung jawab mengawasi kesepakatan pemanfaatan dana untuk membantu penyelesaian permasalahan perumahan;

f. lembaga lainnya mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan; g. masyarakat mengawasi kesepakatan pemanfaatan dana masyarakat. (4) Pengawasan oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan pada : a. laporan Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota; b. laporan KMP, KMW, KMK atau fasilitator; c. pengaduan masyarakat; d. laporan lembaga lain seperti LSM; e. hasil klarifikasi. (5) Pengawasan oleh Camat, Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan pada : a. data administrasi kependudukan; b. data administrasi pertanahan; c. laporan atau pengaduan masyarakat; d. hasil klarifikasi. (6) Pengawasan oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan berdasarkan pada : a. dokumen kesepakatan yang mengikat; b. pengaduan masyarakat; c. laporan lembaga internal swasta; d. hasil klarifikasi. (7) Pengawasan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sesuai dilakukan berdasarkan pada : a. media informasi publik; b. pengaduan masyarakat; c. hasil klarifikasi. (8) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan berdasarkan pada : a. Laporan masyarakat; b. Hasil pemantauan. (9) Apabila diperlukan, dilakukan audit atau pemeriksaan pemanfaatan dana yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

(1) Pengendalian unsur kelembagaan PKP dan unsur kelembagaan di luar PKP. (2) Pengendalian yang dilakukan oleh unsur kelembagaan PKP dan unsur di luar PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah : a. Pemerintah melalui Pokja Pusat mengendalikan pelaksanaan kebijakan skala nasional dan penyaluran dana; b. Pemerintah Provinsi melalui Pokja Provinsi mengendalikan pelaksanaan kebijakan PKP skala regional di tingkat provinsi; c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Pokja Kabupaten/Kota mengendalikan pelaksanaan kegiatan PKP dan pencapaian target serta mutu teknis di tingkat lokasi serta kota/kabupaten; d. Camat, Kepala Desa/Lurah mengendalikan perluasan perumahan tidak layak huni dan pertambahan penduduk; e. Swasta melalui lembaga yang ditunjuk perusahaan mengendalikan kebijakan perusahan dan penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan; f. lembaga lain membantu mengendalikan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan; g. masyarakat mengendalikan konsistensi pelaksanaan RTK. (3) Pengendalian yang dilakukan oleh unsur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada; a. Pokja Pusat : laporan rutin Pokja Kabupaten/Kota dan atau Laporan KMP, KMW, KMK dan hasil temuan lapangan; b. Pokja Provinsi : laporan Pokja Kabupaten/Kota dan atau KMW dan hasil temuan lapangan; c. Pokja Kabupaten/Kota : laporan KMK, Camat, Kepala Desa/Lurah dan hasil temuan lapangan; d. Camat, Kepala Desa/Lurah : laporan Pokmas, KSM, masyarakat dan hasil temuan lapangan; e. Swasta : laporan petugas pengawasan bantuan; f. lembaga lain : semua laporan yang dapat diakses; g. masyarakat : hasil temuan lapangan.

(4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap rencana atau perjanjian, pemecahan permasalahan diselesaikan secara bertahap pada tiap tingkat wilayah pemerintahan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATTALATTA