Pasal 6

b. memberikan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian dalam menyusun standar operasional prosedur sebagai panduan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ditetapkan; dan c. meningkatkan kualitas pelayanan terbaik kepada masyarakat Pengguna layanan dan para pemangku kepentingan.

BAB II
PETA PROSES BISNIS

Pasal 4 Peta Proses Bisnis Kementerian merupakan dasar dalam menyusun: a. penataan organisasi; b. perencanaan program dan kegiatan; c. perencanaan anggaran; dan d. standar operasional prosedur.

Pasal 5 (1) Ruang lingkup Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas: a. peta proses;
b. peta sub proses;
c. peta relasi; dan
d. peta lintas fungsi. (2) Ketentuan mengenai Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 (1) Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. proses utama; dan b. proses pendukung. DIVA | DIUNDUH PADA 16 AGUSTUS 2023