Pasal 21

b. pemerintah daerah;
c. perguruan tinggi;
d. lembaga penelitian; dan/atau
e. lembaga swasta yang bergerak dibidang teknologi dan informasi.

BAB VIII PROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 21 (1) Pelaporan Data dan informasi disusun oleh Walidata dan Produsen Data.
(2) Produsen data melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walidata secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Walidata melaporkan penyelenggaraan satu data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal kepada Menteri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22 Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIVA | DIUNDUH PADA 16 AGUSTUS 2023