Pasal 54

(1) Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, sebagai berikut : a. Pelanggaran yang bersifat ringan :

1. perusahaan tidak memasang papan nama;
2. perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
3. perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang di luar Daerah;
4. perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
5. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian IUJK, perusahaan tidak dapat memulai pekerjaan operasionalnya;
6. terdapat duplikasi penanggung jawab maupun tenaga teknik tugas penuh perusahaan.

b. Pelanggaran yang bersifat sedang :

1. perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;
2. perusahaan sedang diperiksa oleh Lembaga Peradilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. c. Pelanggaran yang bersifat berat :
3. terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
4. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukan IUJK tersebut, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya;
6. perusahaan dinyatakan pailit;
7. perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
8. perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
9. perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
10. perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan objek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
11. terbukti perusahaan yang tekena sanksi pembekuan IUJK masih pekerjaan lain. (2) Tata Cara Pelaksanaan pemberian sanksi administrasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.