Pasal 33

(1) Kelompok usaha masyarakat yang tidak berbadan hukum Koperasi dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam yang mengatasnamakan Koperasi. (2) Kelompok usaha masyarakat yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. penghentian kegiatan usaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.