Pasal 240

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi. (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. membantu instansi terkait dalam hal menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan

d. dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan dan menindaklanjuti.