Pasal 31

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.

(2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Kegiatan yang termasuk Penunjang Usaha Pokok Pelabuhan, dapat meliputi :

1. kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
2. kegiatan penyediaan kawasan industri; dan
3. kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan. b. Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain :
4. penyediaan depo peti kemas; dan
5. penyediaan pergudangan. c. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan apabila tidak akan mengganggu Kelancaran Operasional pelabuhan, antara lain :
6. kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
7. kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi; dan
8. penyediaan sarana umum lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.