Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban: a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan; b. MENETAPKAN standar kompetensi pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, laboran, tehnisi sumber pembelajaran, tata usaha pada satuan pendidikan formal dan non formal; c. MENETAPKAN standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal; d. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi; e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun, dan rintisan wajib belajar 12 tahun; f. memberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu; h. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan atau non akademik; i. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan; j. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu; k. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan dan atau internet bagi masyarakat, sekurangkurangnya satu di setiap desa/kelurahan; l. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah; m. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar; n. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; o. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu; p. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu; q. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan; r. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;

s. Mendorong dan membina penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk penataran, pelatihan dan sejenisnya. (2) Pemberian tunjangan dan atau tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f didasarkan pada prestasi dan pengabdian, yang diatur kemudian oleh Peraturan Bupati. (3) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kebutuhan sumber daya Pendidikan Tinggi.

4. Ketentuan Pasal 17 huruf (g) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: