Pasal 27

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi: a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan c. pengembangan energi baru terbarukan. (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. jaringan pipa BBM Rewulu-Teras – Pengapon, Cepu - Rembang- Pengapon Semarang, Cilacap – DIY;
b. Kilang LNG meliputi:

1. Kabupaten Cilacap;

2. Kota Semarang; dan

3. Kabupaten/ Kota lainnya yang ditetapkan dengan peraturan- perundang-undangan. c. Depo BBM meliputi:

4. Kabupaten Cilacap;

5. Kota Tegal;

6. Kabupaten Tegal;

7. Kabupaten Boyolali;

8. Kabupaten Blora; dan

9. Kota Semarang; dan

10. Kabupaten/Kota lainnya. d. jaringan perpipaan gas regional meliputi:

11. Cirebon - Semarang - Bangkalan;

12. Semarang - Kalimantan Timur;

13. Semarang - Kepodang;

14. Kepodang- Rembang - Pati - Jepara - Semarang;

15. Semarang - Kendal;

16. Semarang - Solo;

17. Blora - Grobogan - Demak - Semarang; dan

18. jaringan lainnya yang ditetapkan kemudian. e. jaringan pipa gas perkotaan meliputi:

19. Kawasan Perkotaan Semarang;

20. Kawasan Perkotaan Surakarta;

21. Kawasan Perkotaan Cilacap;

22. Kawasan Perkotaan Cepu;

23. Kawasan Perkotaan Tegal;

24. Kawasan Perkotaan Boyolali;

25. Kawasan Perkotaan Salatiga; dan

26. Kawasan Perkotaan/kota lainnya. f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji di seluruh Kabupaten/Kota. (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pembangkit listrik tenaga air meliputi:

27. Kabupaten Karanganyar;

28. Kabupaten Wonogiri;

29. Kabupaten Kudus;

30. Kabupaten Purworejo;

31. Kabupaten Cilacap;

32. Kabupaten Blora;

33. Kabupaten wonosobo; dan

34. Lokasi lain meliputi seluruh waduk yang memiliki potensi yang ditetapkan peraturan-perundang-undangan.
    b. pembangkit listrik tenaga panas bumi meliputi:

35. Kabupaten Banyumas;

36. Kabupaten Purbalingga;

37. Kabupaten Banjarnegara;

38. Kabupaten Wonosobo;

39. Kabupaten Temanggung;

40. Kabupaten Magelang;

41. Kabupaten Semarang;

42. Kabupaten Boyolali;

43. Kabupaten Wonogiri;

44. Kabupaten Karanganyar;

45. Kabupaten Sragen;

46. Kabupaten Kendal;

47. Kabupaten Batang;

48. Kabupaten Pekalongan;

49. Kabupaten Pemalang;

50. Kabupaten Tegal;

51. Kabupaten Brebes;

52. Kota Salatiga; dan

53. lokasi lainnya yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan. c. pembangkit listrik tenaga uap meliputi:

54. Kabupaten Cilacap;

55. Kabupaten Rembang;

56. Kabupaten Jepara;

57. Kabupaten Batang; dan

58. lokasi lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. d. Pembangkit listrik tenaga gas/pembangkit listrik tenaga gas uap meliputi:

59. Kabupaten Kendal;

60. Kabupaten Jepara;

61. Kota Semarang; dan

62. Kabupaten Pemalang; dan

63. lokasi lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan e. pembangkit listrik tenaga sampah meliputi:

64. Kota Semarang ;

65. Kota Surakarta ; dan

66. Lokasi lainnya yang ditetapkan sesuai ketententuan Peraturan Perundang-Undangan. f. pembangkit listrik tenaga surya di seluruh Kabupaten/ Kota. g. pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan/atau piko hidro di seluruh Kabupaten/ Kota. h. pembangkit listrik tenaga bayu/angin meliputi:

67. Kabupaten Purworejo;

68. Kabupaten Jepara;

69. lokasi lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. i. pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan di seluruh Kabupaten/ Kota; j. jaringan transmisi listrik dan fasilitas pendukungnya meliputi :

70. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi meliputi: a) Kabupaten Brebes – Kota Tegal – Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemalang – Kabupaten Pekalongan – Kota Pekalongan - Kabupaten Batang – Kabupaten Kendal – Kota Semarang -
    Kabupaten Semarang; b) Kabupaten Rembang – Kabupaten Pati – Kabupaten Jepara – Kabupaten Kudus – Kabupaten Grobogan – Kabupaten Demak – Kabupaten Semarang c) Kabupaten Kendal - Kabupaten Semarang – Kota Salatiga – Kabupaten Boyolali – Kota Surakarta – Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Klaten;

d) Kabupaten Cilacap – Kabupaten Kebumen – Kabupaten Purworejo – Kabupaten Kabupaten Klaten – Kabupaten Wonogiri; dan e) Jalur SUTET lainnya yang ditetapkan melalui peraturan

perundang-undangan. 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi membentang antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. (4) Rencana pengembangan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh Kabupaten/ Kota. (5) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: