Pasal 8

(1) Dalam penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.

(2) Dalam keadaan terpaksa Bendahara yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau nilainya sama dengan kerugian daerah. (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa menjual. (4) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban Bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan; (6) Pelaksanaan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh majelis pertimbangan.