Pasal 42

(1) Setiap angota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun. (2) Dalam hal pemerintah melakukan upaya penertiban dalam menghadapi kerusuhan massal dengan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak penduduknya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan tentang penerapan tindakan pemerintah dengan tetap melindungi HAM.