Peraturan Badan Nomor 79-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan.
2. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sertifikat Keahlian adalah sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP yang dapat dipergunakan sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi dan/atau kecakapan terkait dengan pengetahuan dan keahlian

di bidang pasar modal dalam permohonan izin sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran, wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, wakil manajer investasi, wakil agen penjual efek reksa dana, ahli syariah pasar modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 5. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian Sertifikat Keahlian yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada SKKNI yang berlaku bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran, wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, wakil manajer investasi, wakil agen penjual efek reksa dana, ahli syariah pasar modal orang perseorangan, atau izin orang- perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 6. Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek. 7. Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. 8. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran. 9. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran secara terbatas.

10. Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
11. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual efek reksa dana.
12. Ahli Syariah Pasar Modal adalah: a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh LSP.

LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Untuk memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LSP harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. memiliki lisensi sebagai LSP dari BNSP; b. memiliki visi, misi, dan strategi yang menunjang peningkatan kompetensi kerja bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang- perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; (2) LSP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi anggaran dasar LSP; b. fotokopi lisensi yang masih berlaku dari BNSP yang mencakup ruang lingkup kegiatan sertifikasi oleh LSP; c. struktur organisasi dan wilayah operasional LSP; d. skema sertifikasi LSP; dan e. kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan proses sertifikasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab unsur pengarah dan unsur pelaksana ditetapkan oleh LSP dengan memperhatikan ketentuan BNSP.

(1) Dalam hal berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan LSP telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan nama LSP dalam daftar LSP yang melaksanakan Sertifikasi Keahlian. (2) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

LSP wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama melaksanakan program Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Standar kompetensi kerja yang digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah SKKNI yang diberlakukan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) LSP harus menerapkan metode dan prosedur uji kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi. (2) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode yang menjamin penilaian secara objektif dan sistematis.

LSP memiliki tugas dan tanggung jawab: a. mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur tertulis yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya seluruh proses sertifikasi dengan baik dan mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan kelemahan atau pelanggaran; b. menerbitkan Sertifikat Kompetensi Kerja atas nama BNSP yang mencantumkan paling sedikit nama pemegang sertifikat, jenjang kualifikasi, bidang pekerjaan atau profesi, unit kompetensi, dan masa berlaku sertifikat; c. menyesuaikan materi uji Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan dalam industri pasar modal; dan d. menyampaikan laporan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk: a. melakukan koordinasi dengan BNSP untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas standar Sertifikasi Kompetensi Kerja dan materi yang diujikan dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan b. mencantumkan atau menghapus nama LSP dalam daftar LSP di Otoritas Jasa Keuangan dan di dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan. (2) LSP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi Kerja yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

Sertifikat yang diterbitkan oleh: a. lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal dan telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Nomor V.B.5, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep- 598/BL/2012 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal; dan b. pihak lain dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai persyaratan pengajuan perizinan orang perseorangan di bidang pasar modal, sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin orang perseorangan di bidang pasar modal sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan izin orang perseorangan di bidang pasar modal.

(1) Sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan yang diterbitkan oleh pihak berdasarkan: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik

INDONESIA Tahun 2014 Nomor 360, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5634); b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5636); c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5756); d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 401, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5819); dan/atau e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5875); sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin orang perseorangan di bidang pasar modal sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan izin orang perseorangan di bidang pasar modal. (2) Pihak yang menerbitkan sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan yang diterbitkan tidak diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin orang perseorangan di bidang pasar modal.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-598/BL/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal beserta Peraturan Nomor V.B.5 yang merupakan lampirannya; b. ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek; c. ketentuan Pasal 18, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 31 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 360, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5634);

d. ketentuan Pasal 18, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 32 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5636); e. ketentuan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5756); f. ketentuan mengenai rekomendasi Komite Standar Keahlian sebagaimana dimaksud dalam: 1 Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a), Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 360, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5634); 2. Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a), Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5636); dan 3. Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a), Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 11 huruf a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5756); dan

g. ketentuan mengenai pengakuan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan sertifikasi keahlian di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam:

1. Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a), Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1, Pasal 10 ayat (3) huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 360, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5634);
2. Pasal 10 ayat (3) huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5636); dan
3. Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a) dan angka 3, Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 11 huruf a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5756);
4. Pasal 9 huruf b angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5875), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY