Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERBAN Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

B. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di

lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

  1. Tujuan

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi secara

tertulis maupun secara elektronik yang efektif dan efisien dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

C. Sasaran

Sasaran penetapan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana adalah:

  1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam

penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana;

  1. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan tata naskah dinas dengan

unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum;

  1. terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis;

  2. tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah

dinas; dan

  1. berkurangnya tumpang tindih dan pemborosan penyelenggaraan tata

naskah dinas.

D. Asas

Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas adalah

sebagai berikut:

  1. Asas Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan

efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas,

penentuan spesifikasi informasi serta dalam penggunaan bahasa

Indonesia yang baik, benar, dan lugas.

  1. Asas Pembakuan

Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk

baku, termasuk jenis, penyusunan naskah dinas, dan tata cara

penyelenggaraannya.

  1. Asas Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari

segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.

  1. Asas Keterkaitan

Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan unsur

administrasi umum lainnya.

  1. Asas Kecepatan dan Ketepatan

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau

satuan organisasi, naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu

dan tepat sasaran antara lain dilihat dari kejelasan redaksional,

kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan distribusi.

  1. Asas Keamanan

Naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari

penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak,

pemberkasan, kearsipan dan distribusi.

E. Ruang Lingkup dan Tata Urut

  1. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana meliputi pengaturan tentang jenis dan

format naskah dinas, penyusunan naskah dinas, pengurusan naskah

dinas korespondensi, pejabat penanda tangan naskah dinas,

penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas dalam naskah dinas,

perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas.

  1. Tata urut Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

  • Bab I Pendahuluan;

  • Bab II Jenis dan Format Naskah Dinas;

  • Bab III Penyusunan Naskah Dinas;

  • Bab IV Pengurusan Naskah Dinas Korespondensi;

  • Bab V Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas;

  • Bab VI Penggunaan Lambang Negara, Logo dan Cap Dinas

dalam Naskah Dinas;

  • Bab VII Naskah Dinas Elektronik;

  • Bab VIII Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah

Dinas; dan

  • Bab IX Penutup

F. Pengertian Umum

  1. Administrasi umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang

meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan

akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.

  1. Naskah dinas adalah komunikasi tulis sebagai alat komunikasi

kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.

  1. Tata naskah dinas adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang

meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,

pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas, serta media

yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

  1. Komunikasi intern adalah tata hubungan dalam penyampaian

informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja di lingkungan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam organisasi secara

vertikal dan horizontal.

  1. Komunikasi ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi

kedinasan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan

Bencana dengan pihak lain di luar lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

  1. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan

tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo,

dan cap dinas.

  1. Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan

kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah

dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada

jabatannya.

  1. Lambang negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar

burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  1. Logo adalah gambar/huruf warna sebagai identitas Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

  1. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media

elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau

diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana.

Jenis naskah dinas terdiri atas tiga macam, yaitu naskah dinas arahan,

naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus. Ketiga jenis naskah

dinas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan

dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana yang berupa produk hukum yang bersifat

pengaturan, penetapan, dan penugasan.

  1. Naskah Dinas Pengaturan

Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas peraturan,

pedoman, petunjuk pelaksanaan, standar operasional prosedur, dan

surat edaran.

  • Peraturan Badan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana termasuk salah satu

jenis peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana berdasarkan materi muatan dalam

rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ketentuan mengenai tata naskah dinas tidak berlaku terhadap

peraturan perundang-undangan. Penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik

penyusunan eraturan perundang-undangan sebagaimana diatur

dalam Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Format salinan peraturan dapat dilihat pada Contoh 1.

Contoh 1

PERATURAN

TENTANG

…………………………………………………………………………….

Menimbang : a. bahwa ………………………………………………………………………….;

  • bahwa ………………………………………………………………………….;

Mengingat : 1. …………………………………………………………………………………...;

  1. …………………………………………………………………………………...;

  2. …………………………………………………………………………………...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

……………………….

← Pasal 5 Lihat Peraturan Lengkap