Pasal 28

(1) Pemerintah berwenang memberikan sanksi atas setiap

pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi bantuan

internasional.

(2) Sanksi ditetapkan melalui rapat koordinasi Pos

Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB.

(3) Sanksi dapat berupa:

• teguran tertulis;

• pencabutan izin operasi sebagian; dan

• pencabutan izin operasi keseluruhan.