Pasal 26

(1) Tata laksana reekspor dan pengurusan hibah bantuan

internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberi bantuan internasional bertanggung jawab atas:

• reekspor bantuan yang tidak diperlukan, rusak, atau

selesai digunakan; dan

• pengurusan hibah atas bantuan yang masih dapat

dimanfaatkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

atau kepada pihak ketiga, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembebasan dari Tanggung Jawab Ganti Rugi