Pasal 24

(1) Laporan pemberi bantuan internasional terdiri atas:

• laporan rutin;

• laporan tertentu; dan

• laporan akhir.

(2) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a wajib diberikan oleh pemberi bantuan internasional

kepada Koordinator Pos Pendamping Nasional PDB atau Komandan Posko Nasional PDB.

(3) Pemerintah sewaktu-waktu dapat meminta laporan

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari pemberi bantuan internasional.

(4) Pemberi bantuan internasional yang menyelesaikan

tugasnya wajib menyerahkan laporan akhir pelaksanaan tugas secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c kepada Pemerintah melalui BNPB.

(5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menjadi bahan masukan evaluasi Pemerintah atas

bantuan internasional pada status keadaan darurat bencana dan digunakan sebagai pertimbangan dalam

menentukan kebijakan Pemerintah dalam penanganan

darurat bencana.

(6) Laporan Rutin dan Laporan Akhir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diisi sesuai format yang

tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(7) Apabila diperlukan, pelaporan dapat dilengkapi dengan

formulir yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga

www.peraturan.go.id

2018, No.1645 -25-

terkait.