Pasal 16

(1) Pengaturan penerimaan, pendaftaran dan koordinasi

bantuan internasional dilakukan melalui Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB

dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

(2) Bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikelola oleh Pos Pendamping Nasional PDB jika

diberlakukan status keadaan darurat bencana daerah.

(3) Bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikelola oleh Posko Nasional PDB jika diberlakukan

status keadaan darurat bencana nasional.

(4) Penerimaan dan reekspor bantuan internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

Pos Pendukung PDB yang ditunjuk sebagai pintu masuk dan pintu keluar.

(5) Pos Pendukung PDB sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dibentuk oleh Pos Pendamping Nasional PDB atau

Posko Nasional PDB.

(6) Fungsi Pos Pendukung PDB sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dalam penerimaan bantuan internasional,

meliputi:

• pusat pengurusan kepabeanan, keimigrasian dan karantina untuk masuk dan keluarnya bantuan

logistik, peralatan, personil asing, dan satuan satwa

dari wilayah Indonesia; dan

• pusat penanganan perijinan dan pengawasan

keimigrasian, kepabeanan, perijinan keamanan

untuk logistik, peralatan, personil, serta karantina

www.peraturan.go.id

2018, No.1645 -18-

kesehatan dan karantina tanaman dan/atau hewan.

(7) Setelah diterima di Pos Pendukung PDB sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), bantuan internasional didaftarkan dan dapat dikoordinasikan melalui

pendekatan klaster.

Bagian Ketiga

Peran Kementerian/Lembaga