Pasal 15

(1) BNPB berwenang mengoordinasikan bantuan

internasional melalui pengorganisasian dan pengelolaan bantuan internasional bersama kementerian/lembaga

terkait di Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko

Nasional PDB

(2) Dalam serangkaian prosedur pengelolaan bantuan

internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik ketika bantuan tersebut belum tiba ataupun telah tiba di

wilayah Indonesia, BNPB dan kementerian/lembaga

terkait berwenang:

• menolak tawaran bantuan apabila tidak sesuai

kebutuhan;

• memerintahkan pemberi bantuan internasional untuk melakukan reekspor apabila bantuan yang

dibawa dalam keadaan rusak, kadaluarsa atau

membahayakan manusia dan lingkungan serta sudah tidak dibutuhkan lagi.

(3) Pemerintah melalui BNPB dan kementerian/lembaga,

selain berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berwenang:

• mendorong pemberi bantuan internasional untuk menghibahkan kepada Pemerintah atau pihak ketiga

atas sisa bantuan yang masih bermanfaat dengan

persetujuan Pemerintah;

• melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap

kondisi bantuan internasional;

• melakukan pemantauan, evaluasi, dan meminta laporan pelaksanaan bantuan internasional; dan

• menjatuhkan sanksi bagi pemberi bantuan

internasional yang melanggar ketentuan peraturan

www.peraturan.go.id

2018, No.1645 -17-

perundang-undangan di Indonesia.

(4) BNPB menggunakan dan mempertanggungjawabkan

pengelolaan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengorganisasian