Pasal 7

(1) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana yaitu:

• meningkatkan koordinasi;

• menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan

• membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan

yang baik.

(2) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a,.dilakukan melalui:

• penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran

dan fungsi koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional

dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah

provinsi/kabupaten/kota;

• peningkatan peran aktif kementerian/lembaga di

tingkat nasional dan perangkat daerah di tingkat

daerah; dan

• penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif

sesuai dengan tanggung jawab masyarakat, dunia

usaha dan lembaga nonpemerintah.

(3) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, yaitu:

• kementerian/lembaga mengalokasikan dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk

penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

• pemerintah daerah mengalokasikan dana rehabilitasi

dan rekonstruksi pascabencana melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

www.peraturan.go.id

2017, No.1903 -8-

• lembaga asing nonpemerintah, lembaga donor

internasional dan dunia usaha dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

• masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana melalui pendekatan sosial budaya dan

kearifan lokal.

(4) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dilakukan dengan:

• mengintegrasikan dengan rencana pembangunan

nasional dan/atau daerah;

• mengintegrasikan dengan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang daerah

provinsi/kabupaten/kota;

• melaksanakan sosialisasi rencana rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana kepada Pemerintah,

pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;

• berpedoman pada peraturan perundang-undangan

dan Standar Nasional Indonesia mengenai

penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan

• berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Rehabilitasi