Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal di KPBPB, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Badan Pengusahaan KPBPB oleh Kepala BKPM; b. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Badan Pengusahaan KPBPB oleh gubernur; c. urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Badan Pengusahaan KPBPB oleh bupati/walikota.