Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

2017, No.1570

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,

dan dampak psikologis.

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan

rekonstruksi.

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat

yang memadai pada wilayah pascabencana dengan

sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan

penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

1. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah

pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan

bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

1. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan

pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak,

perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

1. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

adalah dokumen perencanaan yang disusun secara

bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah

bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu

2017, No.1570 -4-

tertentu.

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah

nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang

selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah

daerah yang melakukan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kesatu

Tahapan