Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang selanjutnya disebut Hibah adalah

pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan

melalui perjanjian.

1. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang

dituangkan dalam perjanjian.

1. Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya

disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh

Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang

dan ditujukan kepada pemerintah daerah yang memuat

kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya

disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian

www.peraturan.go.id

---

2019, No.741 -4-

kegiatan dan besaran pendanaan Hibah yang disusun

pemerintah daerah.

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna

Anggaran.

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat

yang memadai pada wilayah pascabencana dengan

sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan

masyarakat pada wilayah pascabencana.

1. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah

pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan undang-

undang.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.

1. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat

RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

www.peraturan.go.id

---

2019, No.741

1. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang

selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah

daerah yang melakukan penyelenggaraan

penanggulangan bencana di daerah.

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perintah daerah otonom.