Peraturan Badan Nomor 24-pojk-04-2016 Tahun 2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
2. Agen Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang mereferensikan calon nasabah kepada Perantara Pedagang Efek untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek dengan mendapat komisi berdasarkan kontrak kerja sama.
3. Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek.
4. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5. Gerai adalah sarana kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang tidak bersifat permanen, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada 1 (satu) tempat yang sama.

Agen Perantara Pedagang Efek terdiri atas Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dan Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan.

(1) Pihak yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang merupakan badan hukum.

(1) Kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. (2) Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan

permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan, apabila tidak bekerja pada Perusahaan Efek dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek dan kegiatan lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek di kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai. (3) Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek.

Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek wajib memiliki izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

Dalam rangka memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib: a. memiliki pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di setiap kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; b. memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek untuk setiap kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan c. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, wajib: a. memiliki izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas; dan b. mendapat penugasan khusus secara tertulis dari Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan untuk bertindak sebagai pegawai yang melakukan Agen Perantara Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek.

Sistem pengendalian internal yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib dituangkan secara tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:

a. pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan; b. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan c. upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

(1) Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan perubahan anggaran dasar terakhir; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan; c. fotokopi izin usaha; d. data kantor pusat yang memuat alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; e. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pejabat penanggung jawab Agen Perantara

Pedagang Efek, meliputi:

1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi warga negara asing;
4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor pusat; dan
5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan; f. dokumen pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang meliputi:
6. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
8. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi warga negara asing;
9. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor pusat; dan
10. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan; g. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada penanggung jawab atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek beserta uraian tugasnya; h. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan i. proyeksi rencana operasi kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek paling singkat 1 (satu) tahun ke depan yang paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:

1. target jenis calon nasabah (pangsa pasar); dan
2. target jumlah calon nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(1) Dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat atau lainnya, atau surat elektronik dengan alamat pendaftaranappe@ojk.go.id. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud. (3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan permohonan pendaftaran melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyimpan dokumen cetak permohonan pendaftaran sebagaimana yang telah disampaikan melalui sistem elektronik.

(4) Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat meminta dokumen cetak permohonan pendaftaran kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diperlukan.

(1) Dalam memproses permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak memenuhi syarat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen; atau b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan. (4) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek. (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kepada pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat.

(1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak: a. memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan; atau b. berakhirnya kontrak kerja sama kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek. (2) Dalam hal Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan tidak melaksanakan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Tanda Terdaftar Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan menjadi tidak berlaku.

Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara Perantara Pedagang Efek dengan Agen Perantara Pedagang Efek.

Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat hal sebagai berikut: a. identitas pihak yang terlibat dalam kontrak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. komisi yang diterima Agen Perantara Pedagang Efek dan biaya yang menjadi beban Agen Perantara Pedagang Efek; d. jangka waktu kontrak; e. penunjukan lembaga peradilan atau lembaga lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para Pihak; dan f. ketentuan pengakhiran kontrak.

Dalam melakukan kerja sama dengan Agen Perantara Pedagang Efek, Perantara Pedagang Efek wajib: a. memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Agen Perantara Pedagang Efek; b. bertanggung jawab atas perjanjian kerja sama antara Perantara Pedagang Efek dan Agen Perantara Pedagang Efek; c. bertanggung jawab atas perilaku Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan; d. meneliti pemenuhan persyaratan yang ditentukan dan proses uji tuntas terhadap calon Agen Perantara Pedagang Efek; e. memastikan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan memiliki pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen Perantara Pedagang Efek yang termasuk dalam cakupan layanan Agen Perantara Pedagang Efek sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama; dan g. memantau dan mengawasi kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek secara langsung, baik secara berkala maupun insidentil.

(1) Agen Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan laporan setiap dimulainya dan/atau berakhirnya kontrak kerja sama dengan Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan dimulainya kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen kontrak kerja sama dan dokumen kelayakan uji tuntas dengan Perantara Pedagang Efek. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak efektif dimulainya kerja sama dan/atau berakhirnya kerja sama.

(1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab atas kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan. (2) Pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai pengalaman dalam kegiatan pemasaran paling singkat 3 (tiga) tahun. (3) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi paling sedikit sebagai berikut: a. memastikan proses kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan telah berjalan sesuai dengan:

1. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dengan Perantara Pedagang Efek;
2. prosedur operasi standar Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan; dan
3. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di Gerai; b. memastikan dokumen atas proses kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah lengkap; dan c. memastikan proses kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pejabat penanggung jawab Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dilarang merangkap bekerja pada perusahaan lain.

(1) Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dilarang merangkap bekerja pada perusahaan lain. (2) Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) lokasi Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan. (3) Perangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Gerai.

Dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sampai dengan terdapat pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang memiliki izin paling rendah sebagai Wakil Agen Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

(1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dimulainya kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dimaksud. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format laporan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen sebagai berikut: a. dokumen pejabat penanggung jawab Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain yang meliputi:

1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;

3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi warga negara asing;

4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penunjukan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan

5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan; b. dokumen pegawai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain yang meliputi:

6. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;

7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;

8. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi warga negara asing;

9. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penunjukan sebagai pegawai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan

10. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan; c. surat keterangan domisili kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain dari pengelola gedung atau instansi berwenang; dan d. daftar kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain beserta alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek, sesuai dengan format daftar kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

ini.

Dokumen laporan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat atau lainnya, atau surat elektronik dengan alamat pendaftaranappe@ojk.go.id.

(1) Agen Perantara Pedagang Efek dapat membuka Gerai melalui kerja sama dengan pihak lain. (2) Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di Gerai wajib dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

Bagi Agen Perantara Pedagang Efek: a. kelembagaan wajib:

1. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Agen Perantara Pedagang Efek tersebut;

2. mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para pegawainya yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek untuk menjamin dipatuhinya semua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan

3. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja sama; b. orang perseorangan wajib:

4. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan

5. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja sama dengan Perantara Pedagang Efek.

Bagi Agen Perantara Pedagang Efek: a. kelembagaan dilarang:

1. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah;

2. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah;

3. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal;

4. memastikan dan menjanjikan hasil investasi;

5. menyarankan untuk melakukan transaksi;

6. membuat pernyataan yang negatif terhadap Perantara Pedagang Efek tertentu;

7. memberikan rekomendasi atas Efek tertentu kepada calon nasabah untuk mendapatkan keuntungan;

8. menjanjikan potongan komisi kepada calon nasabah; dan

9. bertindak sebagai Agen Perantara Pedagang Efek terhadap lebih dari 1 (satu) Perantara Pedagang Efek; b. orang perseorangan dilarang:

10. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah;

11. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah;

12. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal;

13. memastikan dan menjanjikan hasil investasi;

14. menyarankan untuk melakukan transaksi;

15. membuat pernyataan yang negatif terhadap Perantara Pedagang Efek tertentu;

16. memberikan rekomendasi atas Efek tertentu kepada calon nasabah untuk mendapatkan keuntungan;

17. menjanjikan potongan komisi kepada calon nasabah;

18. bertindak sebagai Agen Perantara Pedagang Efek terhadap lebih dari 1 (satu) Perantara Pedagang Efek; dan

19. bekerja pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat:

1. perubahan alamat kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain;
2. perubahan pejabat penanggung jawab dan pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek;

dan/atau 3. penutupan kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

(1) Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap penambahan dan pemutusan kerjasama dengan Agen Perantara Pedagang Efek. (2) Laporan setiap penambahan dan pemutusan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penambahan dan pemutusan kerjasama tersebut. (3) Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan format laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember paling lambat setiap hari kerja ke-15 (kelima belas) setelah akhir bulan laporan.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem laporan elektronik Agen Perantara Pedagang Efek, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat disampaikan

melalui sistem elektronik dimaksud.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dapat dicabut atau dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal sebagai berikut: a. Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal; c. Izin usaha pihak yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan d. Badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek pailit atau bubar.

Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan berakhir dengan sendirinya apabila Izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan berupa izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas yang dimiliki sudah tidak berlaku.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, orang perseorangan yang telah memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan.

Kontrak kerja sama antara Pihak dengan Perantara Pedagang Efek dalam rangka melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek yang masih berlaku dan sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib: a. disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan b. dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY