Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah PRESIDEN dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

2. Laboratorium BNN adalah unsur pendukung tugas dan fungsi di bidang pelayanan pengujian narkoba secara laboratoris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Pemberantasan BNN.

3. Pro Justisia adalah semua proses yang akan digunakan untuk kepentingan peradilan.

4. Non Pro Justisia adalah semua proses yang bukan digunakan untuk kepentingan peradilan.

5. Skrining adalah uji pendahuluan untuk mengidentifikasi sampel yang diduga mengandung suatu zat tertentu dan/atau narkotika.

6. Drugs Signature Analysis (Profiling) adalah pemprofilan suatu sampel narkotika secara laboratoris kimia fisika untuk mendapatkan data-data tertentu.

7. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat struktural pada organisasi BNN, Kepolisian, Tentara Nasional INDONESIA, atau Lembaga Pemerintah lainnya.

8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

10. Seized Material adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, dan bahan kimia lainnya yang dapat berbentuk padatan, serbuk/kristal, cairan, tablet, kaplet, kapsul, tanaman/bagian tanaman, resin, simplisia, sisa penggunaan/residu, atau bentuk bahan lainnya yang disita.

11. Spesimen Biologi adalah cairan, potongan atau bagian lainnya dari tubuh manusia, dapat berupa darah, plasma, serum, urine, rambut dan/atau lainnya.

12. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat kejadian perkara narkotika.

Laboratorium BNN melaksanakan pemeriksaan dan pengujian laboratoris meliputi: a. pemeriksaan untuk kepentingan Pro Justisia; dan b. pengujian untuk kepentingan Non Pro Justisia.

(1) Pemeriksaan untuk kepentingan Pro Justisia berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Pengujian untuk kepentingan Non Pro Justisia dilaksanakan berdasarkan permintaan Deputi di lingkungan BNN.

(1) Pemeriksaan untuk kepentingan Pro Justisia terdiri atas: a. pemeriksaan laporan penyelidikan; b. pemeriksaan TKP; dan c. pemeriksaan barang bukti. (2) Permintaan pengujian untuk kepentingan Non Pro Justisia, meliputi: a. untuk uji konfirmasi dari kegiatan skrining Narkotika; dan b. untuk Drugs Signature Analysis (Profiling).

(1) Permintaan pemeriksaan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang kepada Kepala BNN dalam hal ini Kepala Laboratorium BNN. (2) Dalam hal permintaan pemeriksaan barang bukti dilengkapi maksud dan tujuan pemeriksaan.

(1) Permintaan pemeriksaan dibawa langsung oleh penyidik dengan menyerahkan: a. salinan surat perintah penyidikan; b. permintaan tertulis Pejabat yang Berwenang; dan c. persyaratan formal dan teknis untuk pemeriksaan barang bukti yang harus dilengkapi. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Penyidik BNN; b. Penyidik Kepolisian; c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan UNDANG-UNDANG sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya; dan d. Penyidik Tentara Nasional INDONESIA.

(1) Pemeriksaan TKP dilakukan oleh pegawai dan/atau tim Laboratorium BNN didampingi penyidik pemohon. (2) Permintaan pemeriksaan TKP dapat dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang melalui sarana komunikasi yang ada; (3) Penyidik pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membuat administrasi penyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan TKP dan penanganan barang bukti dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam. (4) Jika dalam jangka waktu sebagaimana ayat (3) tidak terpenuhi maka Kepala Laboratorium BNN tidak dapat memberikan hasil pemeriksaan TKP.

(1) TKP yang dimintakan pemeriksaan harus terjaga keasliannya (status quo). (2) Apabila TKP telah mengalami kerusakan, pemeriksaan TKP tidak dapat dilakukan.

Permintaan pemeriksaan barang bukti harus melengkapi persyaratan meliputi: a. persyaratan formal; dan b. persyaratan teknis.

Persyaratan formal permintaan pemeriksaan barang bukti meliputi: a. laporan kasus narkotika atau laporan polisi; b. surat perintah tugas; c. surat perintah Penyidikan; d. berita acara penyitaan barang bukti; e. berita acara penyisihan barang bukti; f. berita acara pengambilan barang bukti spesimen biologi; g. berita acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti; dan h. laporan kemajuan/perkembangan kasus yang ditandatangani atasan langsung penyidik.

(1) Persyaratan teknis permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika dan material hasil penyelidikan berupa Seized Material meliputi: a. barang bukti berupa padatan, serbuk/kristal, cairan, tablet, kaplet dan kapsul dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaannya (kemasan fisik pembungkus, warna, logo, dll); b. barang bukti berupa peralatan medis antara lain: alat suntik, infus, selang medis, dan kassa dikirimkan secara utuh; c. barang bukti berupa sisa penggunaan dan/atau residu (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong, dll) dikirimkan secara utuh; dan

d. barang bukti berupa tanaman atau bagian tanaman, resin dan simplisia (akar, batang, daun, bunga dan biji) dikirimkan secara utuh; (2) Dalam hal barang bukti berjumlah besar dapat dilakukan penyisihan secara acak sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan: a. barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dengan jumlah kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua; b. barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dengan jumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh); atau; c. barang bukti dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) dikirim minimal 10 (sepuluh). (3) barang bukti cairan dapat dilakukan penyisihan secara acak (random sampling) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan: a. barang bukti yang beratnya kurang dari 10 (sepuluh) gram atau volumenya 10 (sepuluh) mililiter, dikirim semua; b. barang bukti yang beratnya 10 (sepuluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram dikirim 10 (sepuluh) gram, atau yang volumenya 10 (sepuluh) mililiter sampai dengan 100 (seratus) ml dikirim 10 (sepuluh) mililiter; atau c. barang bukti yang beratnya lebih dari 100 (seratus) gram atau volumenya lebih dari 100 (seratus) ml dikirim minimal 10 (sepuluh) ml (milliliter). (4) barang bukti yang diserahkan kepada Laboratorium BNN harus dikemas pada wadah yang sesuai, diikat, dilak, disegel serta diberi label.

Persyaratan teknis permintaan pemeriksaan barang bukti berupa spesimen biologi meliputi:

a. darah/serum; b. urine; dan c. rambut;

Permintaan pemeriksaan darah/serum harus memenuhi persyaratan antara lain: a. barang bukti darah diambil paling sedikit 10 (sepuluh) ml dengan diberi antikoagulan (Na. Sitrat/EDTA), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 (lima) ml; b. teknis pengambilan darah/serum agar dimintakan bantuan kepada tenaga medis atau para medis; c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; d. darah/serum yang diperiksakan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah pengambilan darah sudah diterima di Laboratorium BNN;dan e. selama dalam pengiriman, darah/serum yang telah ditempatkan dalam wadah dan dimasukkan ke dalam kotak pendingin.

Permintaan pemeriksaan urine harus memenuhi persyaratan teknis antara lain: a. barang bukti urine diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) ml, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, dan dikirimkan ke laboratorium pada kesempatan pertama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; b. apabila tidak memungkinkan dilakukan pengujian dalam 24 (dua puluh empat) jam, barang bukti urine langsung disimpan dalam pendingin (dibekukan); c. sedapat mungkin dilakukan pengujian urine pendahuluan (screening test) sebelum dikirimkan ke Laboratorium BNN;

d. barang bukti dikemas dalam wadah, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan e. selama dalam pengiriman, barang bukti urine yang telah ditempatkan dalam wadah, dimasukkan ke dalam kotak pendingin.

Permintaan pemeriksaan rambut harus memenuhi persyaratan teknis antara lain: a. rambut dimasukkan ke dalam aluminium foil atau plastik klip, dan dimasukkan ke dalam amplop dan diberi label; b. berat barang bukti rambut yang diujikan minimal 50 (lima puluh) mg; dan c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, diberi label.

(1) Apabila terdapat kekurangan persyaratan permintaan barang bukti, penyidik wajib memenuhi kekurangan dimaksud dalam waktu 3x24 (tiga kalli dua puluh empat) jam. (2) Dalam hal kekurangan persyaratan tidak dipenuhi, Kepala Laboratorium BNN berhak mengembalikan berkas permintaan pemeriksaan laboratoris tanpa memberikan hasil pemeriksaan. (3) Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan.

Barang bukti yang pernah diajukan permintaan pemeriksaan di laboratorium lainnya dalam rangka Pro Justisia, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang di Laboratorium BNN, kecuali atas perintah pengadilan.

Permintaan pengujian laboratoris diajukan oleh Pejabat BNN yang Berwenang secara tertulis kepada Kepala BNN dalam hal ini Kepala Laboratorium BNN dengan melampirkan: a. penjelasan maksud dan tujuan pengujian; b. berita acara pengambilan sampel atau berita acara tanda terima sampel;

Permintaan pengujian laboratoris Drugs Signature Analysis diajukan oleh Pejabat BNN yang Berwenang secara tertulis kepada Kepala BNN dalam hal ini Kepala Laboratorium BNN dengan melampirkan:

a. penjelasan maksud dan tujuan pengujian; b. berita acara pengambilan sampel atau berita acara tanda terima sampel; c. berita acara penyisihan sampel; dan d. berita acara pembungkusan sampel.

(1) Apabila terdapat kekurangan persyaratan permintaan pengujian laboratoris, Pejabat yang berwenang wajib memenuhi kekurangan dimaksud dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam. (2) Apabila permintaan kekurangan persyaratan tidak dipenuhi, Kepala Laboratorium BNN mengembalikan berkas permintaan pengujian laboratoris tanpa memberikan hasil pengujian. (3) Permintaan pengujian dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan.

(1) Jenis sampel Non Pro Justisia yang dapat dilakukan pengujian antara lain: a. sampel spesimen biologi; dan b. sampel Sized Material Drugs Signature Analysis (profiling). (2) pengujian sampel spesimen biologi meliputi: a. urine; dan b. rambut. (3) pengujian sampel Sized Material Drugs Signature Analysis (Profiling) meliputi: a. kristal; b. serbuk; c. tablet; d. kaplet;dan e. kapsul. (4) Dalam hal pengujian sampel Sized Material Drugs Signature Analysis (profiling) harus dikirim melalui Deputi Pemberantasan.

Ketentuan mengenai persyaratan pemeriksaan sampel urine dan rambut untuk Pro Justisia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pengujian sampel urine dan rambut untuk Non Projustisia.

(1) Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratoris yang dilaksanakan oleh Laboratorium BNN bersifat final, mengikat, dan rahasia. (2) Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratoris, dituangkan dalam bentuk:

a. berita acara pemeriksaan untuk keperluan Pro Justisia; atau b. surat hasil pengujian untuk keperluan Non Pro Justisia. (3) Berita acara pemeriksaan dituangkan secara tertulis ditandatangani oleh pejabat penguji dan diketahui oleh Kepala Laboratorium BNN. (4) Apabila terdapat sisa pemeriksaan dari barang bukti, maka akan dilakukan pembungkusan, pengelakan, penyegelan, dan pelabelan serta dituangkan dalam berita acara, untuk diserahkan kembali kepada penyidik. (5) Pengambilan hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium dengan menunjukkan tanda terima permintaan pemeriksaan dan pengujian (6) Dokumen pemeriksaan dan pengujian Laboratorium BNN harus diarsipkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Laboratorium BNN memberikan laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium kepada Kepala BNN.

(1) Terhadap pegawai Laboratorium BNN diperlukan untuk memberikan keterangan atau kesaksian pada persidangan, pegawai yang bersangkutan berhak mendapatkan pendampingan hukum dan keamanan dari BNN dan/atau instansi terkait yang berwenang. (2) Dalam hal pegawai Laboratorium BNN diperlukan untuk memberikan keterangan dan/atau kesaksian pada pengujian non pro justisia, pegawai Laboratorium BNN dapat menolak atau tidak memenuhi permintaan dengan

pertimbangan pengujian sampel tidak terkait dengan penegakkan hukum.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 248) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA