Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2012 tentang PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pelaporan Pelanggaran Hukum yang selanjutnya disebut Pelaporan (Whistleblowing) adalah pengungkapan pelanggaran hukum di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri yang dilaporkan secara tertutup, setelah kewajiban untuk menolak perintah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dilaksanakan.
3. Pelapor Pelanggaran Hukum yang selanjutnya disebut Pelapor (Whistleblower) adalah Pegawai Negeri pada Polri yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri dan memiliki akses informasi yang memadai dengan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti yang sah.
4. Pelanggaran Hukum adalah perbuatan Pegawai Negeri pada Polri yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Unit Perlindungan Pelapor yang selanjutnya disebut UPP adalah unit bersifat sementara (ad hoc) yang bertugas, berfungsi, dan berwenang sebagai pelaksana perlindungan pelapor.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat Polri yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menangani laporan pelanggaran hukum dari pelapor.
7. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggung jawab pelapor.
8. Perlindungan adalah suatu bentuk perlindungan fisik, psikis, hukum dan/atau administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor dan keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.
9. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan rasa tertekan, khawatir, takut dari keamanan, keselamatan jiwa dan harta pelapor maupun keluarganya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tujuan dari Peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pegawai Negeri pada Polri yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri; dan b. terwujudnya pelaksanaan tugas Polri guna mendukung pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini: a. tertutup, yaitu penanganan pelaporan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pelaporan dan pelapor dalam setiap tahapan kegiatan; b. objektif, yaitu pelaporan berdasarkan fakta atau bukti; c. akuntabel, yaitu pelaporan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan; d. independen, yaitu penanganan pelaporan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horisontal; dan e. koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pelaporan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku.

(1) Sebelum melakukan pelaporan, Pelapor yang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, wajib untuk mencegah, mengingatkan, menolak perintah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (2) Pelapor yang melihat, mendengar, dan mengalami berhak melaporkan terjadinya pelanggaran hukum kepada pejabat yang berwenang. (3) Pelapor dalam menyampaikan laporannya disertai identitas diri.

Laporan yang disampaikan harus memenuhi syarat: a. fakta dan bukan opini; dan b. dilengkapi paling sedikit satu alat bukti dokumen. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bentuk pelaporan terdiri dari: a. laporan lisan; dan/atau b. laporan tertulis. (2) Laporan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung. (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui surat dan ditandatangani oleh pelapor.

(1) Pejabat yang berwenang menerima laporan: a. pada tingkat Mabes Polri:

1. Irwasum Polri selaku Ketua;
2. Kadivpropam Polri selaku Wakil Ketua;
3. Kadivkum Polri selaku anggota; dan
4. Irwil V Itwasum Polri selaku sekretaris; b. pada tingkat Polda:
5. Irwasda selaku Ketua;
6. Kabid Propam Polda selaku Wakil Ketua;
7. Kabidkum Polda selaku anggota; dan
8. Irbidbin Itwasda selaku sekretaris; c. pada tingkat Polres:
9. Kabagsumda selaku Ketua;
10. Kasiwas selaku Wakil Ketua;
11. Kasubbagkum Polres selaku anggota; dan
12. Kasi Propam selaku sekretaris. (2) Pejabat yang berwenang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Kapolri, pada tingkat Mabes Polri; b. Kapolda, pada tingkat Polda; dan c. Kapolres, pada tingkat Polres.

(1) Pejabat yang berwenang menerima laporan, menindaklanjuti laporan yang memenuhi persyaratan pelaporan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam hal laporan tidak memenuhi persyaratan, laporan tidak ditindaklanjuti.

(1) Pejabat yang berwenang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib menganalisis pemenuhan persyaratan laporan pelanggaran hukum. (2) Laporan yang memenuhi persyaratan dilimpahkan oleh pejabat yang berwenang kepada fungsi terkait yang berwenang menangani laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang menerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.

(1) Pelapor berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang telah, sedang, dan akan diberikan; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. meminta dilakukan pemeriksaan di tempat tersendiri dan di bawah sumpah pada proses penyidikan; d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; e. mendapat pendampingan dari pelaksana fungsi pembinaan hukum Polri; f. memberikan keterangan tanpa tekanan; dan g. bebas dari pertanyaan yang menjerat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pelapor yang terlibat pelanggaran hukum berhak mendapatkan: a. pengurangan sanksi administratif; dan/atau b. pembelaan hukum.

(1) Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelapor: a. Fisik, meliputi:

1. perahasiaan dan penyamaran identitas;
2. perahasiaan penanganan proses pelaporan;
3. penjagaan dan pengawalan pribadi dan keluarga; dan/atau
4. penempatan di tempat khusus; b. Psikologis, meliputi:
5. tidak dikucilkan;
6. tidak diterlantarkan; dan
7. tidak dimutasi demosi. (2) Dalam hal bawahan melaporkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh atasan langsung, pelapor dimutasikan ke tempat lain. (3) Dalam hal pelapor tidak berkenan dengan bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor dapat mengajukan permohonan perlindungan dalam bentuk lain sesuai dengan permintaannya.

(1) Perlindungan diberikan atas dasar permohonan dari pelapor dan/atau keluarganya. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang menerima laporan. (3) Pejabat yang berwenang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menentukan pelaksanaan pemberian perlindungan dengan UPP.

(1) Dalam penentuan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), UPP melakukan tindakan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. melengkapi persyaratan administrasi; dan b. mengusulkan bentuk perlindungan kepada pejabat yang berwenang. (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat penetapan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPP yang berisi antara lain: a. perintah pemberian perlindungan; b. penunjukan anggota Polri yang akan memberikan perlindungan; c. bentuk perindungan yang diberikan; d. waktu dimulai dan lamanya pemberian perlindungan; dan/atau e. penyediaan tempat khusus perlindungan.

(1) Selama berada dalam perlindungan, pelapor wajib: a. menaati petunjuk atau pedoman pemberian perlindungan yang diberikan oleh UPP; b. meminta persetujuan UPP dalam hal memberikan setiap keterangan di luar kepentingan penyelidikan; dan c. melaporkan setiap keberadaan dan kegiatannya selama dalam perlindungan. (2) Dalam hal pelapor tidak dapat menaati petunjuk atau pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelapor wajib memberitahukan kepada UPP.

(1) Perlindungan oleh UPP diberikan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Perlindungan sampai dengan dihentikannya perlindungan. (2) Pemberian perlindungan oleh UPP dihentikan dalam hal: a. UPP MENETAPKAN bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; b. pemeriksaan sudah ditingkatkan ke penyidikan dan perlindungan pelapor dari UPP dialihkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); dan c. permohonan pelapor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemberian perlindungan dihentikan. (4) Penghentian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf c dengan memperhatikan: a. perkiraan intelijen; b. kepentingan publik; dan/atau c. proses perkembangan kasus yang terjadi. (5) Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak pelapor disertai alasan penghentian pemberian perlindungan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.

(1) UPP pada tingkat Mabes Polri beranggotakan unsur: a. Baharkam Polri; b. Bareskrim Polri; c. Baintelkam Polri; d. Divpropam Polri; dan e. Korbrimob Polri. (2) UPP pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh unsur Baharkam Polri sebagai Kepala UPP tingkat Mabes Polri. (3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri. (4) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas kepada Kapolri.

(1) UPP pada tingkat Polda beranggotakan unsur: a. Ditsabhara Polda; b. Ditreskrimum Polda; c. Ditintelkam Polda; d. Bidpropam Polda; dan e. Satbrimob Polda. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) UPP pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh unsur Ditsabhara Polda sebagai Kepala UPP tingkat Polda. (3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolda. (4) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas kepada Kapolda.

(1) UPP pada tingkat Polres/ta beranggotakan unsur: a. Satsabhara Polres; b. Satreskrim Polres; c. Satintelkam Polres; dan d. Siepropam Polres. (2) UPP pada tingkat Polres/ta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh unsur Satsabhara Polres/ta sebagai Kepala UPP tingkat Polres/ta. (3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolres. (4) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas kepada Kapolres.

Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh: a. Kapolri, yang pelaksanaannya oleh Wakapolri pada tingkat Mabes Polri; b. Kapolda, yang pelaksanaannya oleh Wakapolda pada tingkat Polda; c. Kapolres, yang pelaksanaannya oleh Wakapolres pada tingkat Polres.

Pelapor yang laporannya terbukti tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

UPP yang tidak melaksanakan perlindungan sebagaimana telah diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan selama proses perlindungan terhadap pelapor menggunakan anggaran dukungan operasional Kepala Kesatuan.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id