Pasal 5

(1) Instansi Pengguna yang memiliki kebutuhan atas JF Penata Penanggulangan Bencana, dapat mengusulkan PNS untuk mengikuti proses penyesuaian/inpassing.

(2) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan, pelaksanaan penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana.

(3) Instansi Pengguna menyusun penghitungan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai pedoman penghitungan kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana.