Pasal 17

(1) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan

melanggar hukum, pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa wajib mengganti

Kerugian Negara dalam waktu paling lama 90 (sembilan

puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani dan menyampaikan bukti penyetorannya ke TPKN dan biro

keuangan.

(2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian,

pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia

barang/jasa wajib mengganti kerugian negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak

SKTJM ditandatangani dan menyampaikan bukti

penyetorannya per bulan dikirimkan kepada TPKN dan biro keuangan.

(3) PPKN wajib melakukan pemantauan atas ketaatan

pegawai ASN bukan bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dalam melakukan pembayaran sesuai

dengan SKTJM.

(4) Dalam hal pegawai ASN bukan bendahara dan/atau

penyedia barang/jasa melalaikan kewajiban pembayaran

sesuai dengan SKTJM, PPKN menyampaikan teguran

tertulis.

(5) Bentuk dan isi Surat Teguran sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

(6) Dalam hal pegawai ASN bukan bendahara dan/atau

penyedia barang/jasa tidak mengganti kerugian dalam

jangka waktu yang telah ditentukan, pegawai ASN bukan

bendahara dan/atau penyedia barang/jasa dimaksud dinyatakan wanprestasi.

2019, No. 740 -16-

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara