Pasal 6

Permohonan Bantuan DSP dari kementerian/lembaga berdasarkan atas:

• adanya laporan ancaman atau kejadian bencana dari

BPBD kabupaten/kota terdampak atau BPBD provinsi yang diterima BNPB paling lambat 3x24 (tiga kali dua

www.peraturan.go.id

2018, No. 382 -9-

puluh empat) jam;

• adanya surat keputusan bupati/wali kota, gubernur atau Presiden tentang penetapan status keadaan darurat

bencana;

• adanya permohonan bantuan penanganan darurat bencana dapat diajukan selama status keadaan darurat

bencana masih berlaku; dan

• surat permohonan bantuan DSP untuk penanganan darurat bencana paling rendah ditandatangani oleh

sekretaris jenderal/sekretaris utama atau pejabat

setingkat eselon I kementerian/lembaga ditujukan kepada Kepala BNPB dengan melampirkan sebagai

berikut:

1. surat keputusan bupati/wali kota, gubernur atau

Presiden tentang penetapan status keadaan darurat

bencana;

1. rencana kegiatan mengenai batas waktu

penyelesaian;

1. rincian kebutuhan anggaran biaya; dan
2. lampiran pengkajian teknis usulan kegiatan.