Pasal 5

Permohonan Bantuan DSP oleh pemerintah daerah provinsi berdasarkan atas:

• adanya laporan ancaman atau kejadian bencana dari

BPBD kabupaten/kota terdampak atau BPBD provinsi yang diterima BNPB paling lambat 3x24 (tiga kali dua

puluh empat) jam;

• adanya penetapan status keadaan darurat bencana oleh

gubernur atau bupati/wali kota wilayah terdampak; dan

• adanya surat permohonan bantuan penanganan darurat bencana yang ditandatangani oleh gubernur yang

ditujukan kepada Kepala BNPB, paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah ditetapkannya status keadaan darurat bencana dengan melampirkan:

1. surat keputusan bupati/wali kota atau gubernur

tentang penetapan status keadaan darurat bencana;

1. rencana kegiatan yang memuat batas waktu

penyelesaian kegiatan;

1. rincian kebutuhan anggaran biaya; dan
2. pengkajian teknis usulan kegiatan dari

instansi/lembaga teknis berwenang.